Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849

e-ISSN : 2548-1398

Vol. 2, No 11 November 2017

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA CIREBON MELALUI PAJAK HOTEL

Misbak

Unswagati Cirebon

b.misbach@yahoo.com

Abstrak

Kota Cirebon adalah kota dengan jumlah hotel yang cukup banyak, yang dapat dijadikan sasaran untuk mendapat pajak hotel daerah. Pajak hotel Kota Cirebon mengalami penurunan, dan dari hasil penelusuran penulis, permasalahan terjadi pada sistem penagihan dan pengambilan pajak hotel. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2017 ini. Data terakhir menunjukkan per bulan Mei pendapatan pajak hotel hanya mencapai 5,4 miliar. Penelitian ini bermetodekan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT. Dari hasil dan pembahasan diketahui bahwa pengelolaan pajak hotel Kota Cirebon membutuhkan strategi pendekatan administratif intens. Strategi pendekatan administratif intens adalah strategi peningkatan pendapatan pajak hotel dengan pendekatan administratif yang dilakukan secara berkala. Strategi pendekatan administratif intens dilakukan dengan mendata hotel dan pendapatan yang diperleh hotel per waktu yang telah disepakati antara pihak hotel dan pemerintah. Data terkait pendapatan hotel akan dijadikan rujukan dan/atau pertimbangan dalam penentuan pajak hotel. Tahap akhir daripada proses ini adalah meningkatnya pendapatan asli daerah Kota Cirebon yang berasal dari pajak hotel yang kian naik.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Strategi Peningkatan Pendapatan

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah tanpa campur tangan pihak asing. Pendapatan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk kemandirian sebuah daerah. UU No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan daerah-pusat menegaskan bahwa, PAD—atau juga yang disebut pendapatan asli daerah—diperoleh dari beberapa sektor sentral. Sektor tersebut tak lain adalah pajak dan retribusi daerah, pengelolaan badan dan/atau sumber daya terkelola, juga pendapatan lain yang sah, yang bersumber dari kegiatan usaha daerah.

Dalam UU No. 29 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah dijelaskan bahwa, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, yang harus dibayarkan masyarakat pada negara atas nama ketaatan peraturan dan perundang-undangan terkait pajak. Baik pajak maupun retribusi, keduanya adalah perkara wajib yang harus dibayarkan masyarakat tanpa berhak mendapat imbalan secara langsung.

Terkait dengan retribusi, itu memiliki sifat yang sama dengan pajak, yakni memaksa untuk setiap badan dan/atau individu yang punya kewajiban atasnya. Retribusi diberikan oleh Pemerintah Daerah pada badan dan/atau perseorangan atas nama izin pendirian, pelaksanaan, dan/atau izin lain yang menyangkut kebutuhan badan atau perseorangan tersebut. Pajak dan retribusi dibayarkan dalam bentuk uang dengan nominal tertentu. Keberadaannya sendiri dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan/atau kebutuhan pemerintah daerah dalam mengelola daerah. Dalam sudut pandang lain, pajak dan retribusi juga dianggap sebagai salah satu sumber PAD. Penentuan nominal pajak dan retribusi untuk keperluan PAD dapat ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan bersandar pada perundang-undangan yang berlaku. Apabila daerah memiliki PAD dengan nominal yang besar dan terus menanjak, daerah tersebut dapat dinyatakan sebagai daerah berkembang dan mampu maksimalkan sektor pajak dan retribusi untuk kepentingan pembangunan. Namun demikian, berhasil tidaknya sebuah daerah tidak hanya dicerminkan dari kenaikkan jumlah PAD, namun juga kestabilan PAD yang berkelanjutan. Akan tetapi, kebalikan dari hal tersebut, saat daerah tidak mampu menguasai sektor tersebut, maka dapat dipastikan daerah itu adalah daerah yang tidak dapat berkembang dengan baik. Sebab bila sektor riil ini saja tidak mampu dikuasai, akan sulit untuk menguasai sektor lain yang lebih sulit.

Pemerintah Kota Cirebon akan tetap memberikan izin pembangunan hotel baru di wilayahnya pada 2017 meskipun mendapat banyak kritikan dari pelaku industri perhotelan di kota tersebut. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kota Cirebon Edi Tohidi mengatakan pemberian izin hotel baru sejalan dengan potensi peningkatan kunjungan wisatawan dari luar kota setelah beroperasinya Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Selain itu, wilayah Cirebon juga menjadi pusat pertumbuhan baru dengan akan hadirnya Bandara Internasional Jabar Kertajati di Majalengka yang posisinya dekat dengan Kota Cirebon. Pihaknya akan mengeluarkan izin pendirian hotel baru disertai upaya mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan agar iklim usaha sektor perhotelan tidak mengalami kejenuhan. Menurut data dari Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI), hotel yang telah tedaftar sebanyak 22 Hotel. Jumlah ini semakin bertambah dari tahun ketahun, jumlah tahun 2016 terdapat 18 Hotel dan pada tahun sekarang sebanyak 22, walaupun banyak pro dan kontra dalam pembukaan ijin hotel baru namun, bertambahnya hotel ini menjadi keuntungan tersendiri bagi perolehan pendapat asli kota cirebon. Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel di kota cirebon.

Metodologi Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, secara umum penelitian ini bermetodekan kualitatif. Metode ini sendiri adalah metode yang memungkinkan peneliti untuk mengetahui—yang pada tahap selanjutnya dilanjutkan dengan mengkaji—fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Fenomena-fenomena tersebut merupakan fenomena yang menyangkut tentang subjek penelitian (Meoloeng: 2001).

Penelitian ini lebih berkonsentrasi pada pendekatan deskripsi. Penelitian ini cenderung pada penuturan dan/atau penggambaran hasil penelitian berdasarkan data yang berhasil terkumpul. Fokus penelitian ini berlandaskan analisi SWOT mengenai strategi peningkatan PAD Kota Cirebon melalui pajak daerah dari sektor Hotel dengan indikator:

a. Analisis strategi

b. Perumusan strategi

c. Implementasi strategi

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengunakan teknik SWOT yaitu mencari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Metode ini dianggap sebagai metode analisa yang mendasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari emapat sisi yang berbeda.

Burhan Bungin (2003) menegaskan bahwa, teknik ini lebih kepada pengumpulan data haruslah dilaksanakan berdasarkan urgensi data. Dengan kata lain, data yang paling penting akan dikumpulkan untuk selanjutnya dapat disampaikan sebagai sebuah informasi valid dan reliabel.

Suharsimi Arikunto (2002) berpendapat bahwa, metode penelitian merupakan sebuah cara dan/atau langkah yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data. Yang pada tahap lanjut, data tersebut kemudian diproses, diolah, dikaji dan dianalisis hingga membuahkan suatu kesimpulam. Dan dalam pengumpulan data, teknik atau cara yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumen tasi.

Pada pengumpulan data, penelitian ini lebih berkonsentrasi pada dua teknik meliputi; (1) Wawancara adalah cara menghimpun data dengan berdasar dari ungkapan lisan sebagai bentuk dari sebuah jawaban yang diperoleh dari beberapa pertanyaan dan tatap muka. Kelebihan yang tidak dimiliki cara lain selain wawancara adalah kontak langsung antara pewawancara dan narasumber. Melalui kelebihan ini, wawancara dapat disebut sebagai metode yang memungkinkan peneliti memeroleh data yang lebih spesifik, mendalam dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. (2) Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan menggunakan instrumen literatur seperti buku, catatan, transkip, surat kabar, majalah dan lainnya. Hadari Nawawi menyebutkan bahwa pengambilan data ini dilakukan dengan pengumpulan materi literatur yang bersumber dari buku tentang pendapat serta dalil tertulis yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. (Hadari Nawawi: 2005).

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Wisata Cirebon

Kota Cirebon merupakan kota terakhir pada bagian timur Jawa Barat. Kota dengan luas 37,358 km2 ini tersusun atas 5 kecamatan. 5 kecamatan yang dimaksud antara lain; Lemah Wungkuk, Kejaksan, Pekawitan, Kesambi, dan kecamatan Harjamukti. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kota Cirebon berada pada posisi 6°30’–7°00’ Lintang Selatan dan 108°40’-108°48’ Bujur Timur. Pada bagian timur didominasi oleh dataran rendah, sedang pada bagian yang berbeda—yakni bagian barat—dipenuh dengan dataran perbukitan. Sedangkan Kabupaten Cirebon dibatasi bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, pada barat laut berbatasan dengan daerah Kabupaten Majalengka, selatan berbatasan dengan daerah Kabupaten Kuningan, serta untuj bagian timur, Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes. Kabupaten Cirebon didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian 0 – 200 mdpl. Kemiringan daerah ini berkisar di angka 0 – 40%. Suhu rata-rata 28 C dan kelembaban berada di angka 48-93%.

Kota Cirebon merupakan derah yang tidak bisa dibilang cukup strategis lagi, sebab keberadaannya berada di titik sentral yang mempertemukan 3 kota besar Indonesia, yakni Bandung, Jakarta dan Semarang. Di sisi lain, pembangunan transportasi di Cirebon pun bisa dibilang pesat. Hingga 2017 ini hampir semua jenis transportasi—kecuali transportasi udara yang belum bisa dikomersilkan—dapat digunakan untuk pergi ke Kota Cirebon.

Pada sudut pandang yang berbeda, Kota Cirebon juga jadi salah satu tujuan destinasi wisata di Jawa Barat. Di kota terdapat aneka tempat wisata alam dan sejarah, sehingga tidak heran bila banyak hotel-hotel yang berdiri sebagai ajang menginap wisatawan.

2. Pendapatan Pajak Melalui Hotel

Kota Cirebon adalah salah satu daerah dengan tempat wisata yang tumbuh subur. Terdapat beberapa wisata yang banyak pengunjung karena telah memiliki nama dan kepopuleran yang baik. Masjid At Taqwa, Masjid Sang Cipta Rasa, Masjid Merah Panjunan, Kelenteng kuno, Pelabuhan Muarajati hingga bangunan-bangunan kuno yang kerap dijadikan tempat fotografi. Melalui wisata yang tumbuh subur tersebut, Kota Cirebon banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan dan jelas, melalui hal tersebut Kota Cirebon harusnya dapat memiliki hotel dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi pajak wisata.

Hotel di Cirebon sendiri memiliki jumlah hotel yang cukup tinggi dan terbagi atas beberapa klasifikasi. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Kota Cirebon sudah seyogyanya mampu meminta hak atas pajak hotel dan dijadikan sebagai salah satu penyokong pendapatan asli daerah.

Menurut Prof. Dr. Rohmat Soemantro, SH pada buku milik Mardiasmo (2011) menegaskan bahwa, pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan pada negara dengan merujuk pada undang-undang yang berlaku. Adapun tanggapan yang berbeda, yakni yang disampaikan oleh P. J. A. Andrian dalam karya Waluyo (2009) menegaskan bahwa, pajak merupakan iuran wajib—dalam pengertian dipaksanakan—yang harus dibayar masyarakat dengan tata aturan yang berdasar pada undang-undang.

Cirebon adalah daerah dengan tempat hiburan dan hotel yang cukup banyak. Dari kondisi tersebut, Cirebon telah mampu meraup keuntungan dari pajak hiburan dan hotel. Hasil dari pendapatan pajak hotel sendiri sebagian besar hampir tercapai dan sesuai dengan target. Untuk lebih jelas terkait pendapatan pajak hotel Kota Cirebon, berikut penulis lampirkan melalui tabel berikut:

Tabel 1

Pendapatan Pajak Hotel

No	Tahun	Capaian	Target	%
1	2016	Rp 10.113.600.000,-	Rp 11.760.000.000,-	88%
2	2017	Rp 5.400.000.000,-	Rp 12.350.000.000,-	43,65%

Dari hasil di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan pajak daerah dari hotel mengalami penurunan. Pada tahun 2016, pendapatan pajak daerah dari hotel menyentuh angka 10,1 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 ini, pendapatan pajak hotel per Mei 2017 hanya menyentuh angka 5,4 miliar. Kondisi ini tentu harus dievaluasi dan diperbaiki untuk meningkatkan pendapatan pajak dari hotel.

3. Sirkulasi Keuangan Pajak Hotel

Penarikan pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya dilakukan dengan tidak melakukan pendekatan apapun. Hal ini kemudian memunculkan hasil yang stagnan bahkan cenderung menurun sebagaimana yang terjadi di tahun 2017 ini, yang dimana, per bulan Mei penapatan pajak hotel hanya sampai pada angka 5,4 miliar.

Pemerintah Kota Cirebon sejauh ini hanya bertindak sebagai pihak yang menunggu, bukan pihak yang bergerak aktif menjemput pajak tersebut. Sehingga, pada saat pelaksanaannya, tidak sedikit pajak yang harusnya diperoleh justru hilang dan tidak dapat diperoleh sebagai sebuah pajak.

Oleh karena hal tersebut, dibutuhkan banyak perbaikkan terkait penarikkan pajak dan penentuan jumlah pajak. Dan pada penelitian ini, peneliti mencoba menerapkan beberapa strategi dan pendakatan khusus untuk meningkatkan nilai pendapatan pajak daerah dari hotel.

4. Rancangan Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Hotel

a. Pengenalan Pendekatan Administratif Intens

Dipungkiri atau tidak, masih ada beberapa hotel yang kurang terdata dengan baik, entah itu pendapatan maupun nominal yang harus dibayarkan untuk kebutuhan pajak hotel. Untuk hal ini, perlu adanya tindakan administratif dengan mendata setiap hotel yang berdiri di atas Kota Cirebon. Data tersebut kemudian disimpan sebagai arsip dan diperbaharui sebagai sebuah pengembangan data.

Pendekatan administratif instens sendiri adalah pendekatan yang dilakukan dengan metode pendataan berkala. Pendataan sebagaimana yang dimaksud di atas adalah pendataan yang dilakukan setiap bulan dan/atau setiap waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri.

Data yang dikumpulkan dalam strategi ini adalah data yang meliputi nama hotel, pendapatan yang menyangkut perhitungan pajak, dan data tambahan lain yang dibutuhkan untuk pertimbangan penentuan pajak yang harus dikeluarkan untuk sebuah hotel.

Melalui strategi ini pemerintah secara berkala harus mengecek setiap jumlah hotel di Cirebon, apakah kemudian ada kenaikan, stagnan, atau kah penurunan. Di samping data tersebut, pemerintah juga diarahkan untuk membuat rangkuman data terkait pendapatan hotel, yang pada kesempatan kemudian, akan digunakan sebagai pertimbangan atas kalkulasi pajak yang harus dikeluarkan oleh hotel tersebut. Hal tersebut dilakukan atas dasar keterbukaan, mengingat pajak hotel adalah hak pemerintah, dan hotel memiliki kewajiban membayar sebagaimana kalkulasi yang sesuai dengan pendapatan hotel secara riil.

Melalui strategi pendekatan administrasi ini, baik hotel maupun pemerintah, akan dengan bersama-sama terbuka terkait dengan jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh hotel. Dan melalui cara ini juga, pihak hotel—maupun pihak Pemda yang mengelola pajak—tidak akan lagi ada kesempatan untuk melakukan penggelapan dan lainnya.

Gambar 1

Strategi dengan Pendapatan Administratif Instens

b. Pengamalan Strategi Pendekatan Administratif Intens

Ada beberapa langkah dan/atau pengamalan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon untuk mengamalkan strategi pendekatan administratif intens guna member peningkatan pada pendapatan pajak hotel Kota Cirebon. Untuk lebih jelas terkait pengamalan ini, berikut uraian penulis:

Hal yang pertama kali harus dilakukan Pemerintah Kota Cirebon untuk penerapan strategi ini adalah dengan menyiapkan form pendataan hotel yang ada dan berdiri di Kota Cirebon. Form tersebut kemudian diisi pemerintah dengan nama hotel, alamat, nomor telpon dan uraian lain yang ada di form tersebut.

Form tidak diisi dengan hanya mendata tanpa ada kunjungan pada hotel. Melalui kunjungi pula, pemerintah akan dengan mudah menilai bagaimana kondisi hotel, dan dapat mengukur—tanpa dijadikan sebuah rujukan utama—berapa pendapatan yang diperoleh hotel. Pada saat pengisian form tesebut, pemerintah juga diarahkan untuk memberi tahu bahwa, pada beberapa waktu setelah kedatangan tersebut, pihak pemerintah akan datang kembali untuk mengambil form terkait keuangan dan/atau pendapatan hotel.

Form keuangan tersebut—setelah diambil dan disimpan sebagai arsit bulanan pemerintah—juga dihitung dan dikalkulasi untuk kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan saat menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan pihak hotel. Apabila pihak hotel menyerahkan pajak yang tidak sesuai dengan perhitungan pemerintah, pihak Pemerintah Kota Cirebon berhak meminta konfirmasi dari pihak hotel. Pada bagian mana yang tidak sesuai dengan perhitungan pemerintah dan pada bagian mana yang sesuai. Pemerintah dan hotel—pada tahap ketidaksesuaian tersebut—harus menyatukan pendapat agar kemudian tidak ada lagi kesalahpahaman yang mungkin muncul.

B. Pembahasan

Kota Cirebon adalah kota dengan banyak hotel yang berdiri di atasnya. Melalui kondisi ini, Kota Cirebon seharusnya dapat memeroleh pendapatan pajak hotel dengan jumlah yang mungkin, bisa dikatakan besar dibanding kota lain. Di sisi lain, menjamurkan tempat wisata di Cirebon dan sekitarnya juga harusnya dapat mendukung eksistensi hotel di Kota Cirebon. Menaikkan jumlah wisatawannya. Juga menambah pendapatan hotel yang kemudian berdampak pada peningkatan pajak hotel Kota Cirebon.

Akan tetapi, berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan di atas. Pemerintah Kota Cirebon hingga kinimasih bermasalah dengan pendapatan pajak hotel. Beberapa kesempatan pajak hotel di Kota Cirebon pun mengalami penurunan. Kondisi penurunan pajak hotel tersebut, pada dasarnya disebabkan oleh berbagai hal. Namun dari banyaknya hal yang menjadi penyebab terpuruknya pendapatan hotel, sistem dan strategi pengumpulan pajak adalah salah satu penyebab utama kenapa pajak hotel Kota Cirebon mengalami penurunan.

Strategi pendekatan administratif instens adalah salah satu metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel Kota Cirebon. Strategi ini memungkinkan pemerintah mengetahui secara riil pendapatan asli dari hotel, yang pada kemudian, pendapatan tersebut dapat dijadikan arsip dan bahan pertimbangan penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan hotel ke pemerintah daerah.

Strategi pendekatan administratif intens dilakukan dengan menyiapkan form data identitas hotel dan keuangan. Data tersebut kemudian diisi dengan cara mengunjungi pihak hotel. Di samping untuk pengambilan data secara riil, cara ini juga berguna untuk pandangan awal terkait pendapatan hotel—tanpa menjadikan sebagai rujukan utama penentuan pajak yang harus dibayar. Data yang telah diisi kemudian disimpan sebagai arsip. Kemudian untuk data keuangan, digunakan sebagai salah satu pertimbangan pajak yang harus dibayarkan. Mana kala pada tahap penagihan pajak jumlah pajak tidak sesuai, baik pihak hotel maupun pemerintah harus melakukan konfirmasi agar tidak ada kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak.

Metode pendekatan ini diharapkan dapat secara efektif meningkatkan pendapatan pajak hotel Kota Cirebon tanpa harus merugikan pihak hotel. Melalui strategi ini, pemerintah Kota Cirebon juga dapat menerka angka—namun tidak menjadikannya sebagai angka valid yang tidak bisa rubah kemudian.

Hasil dari proses peningkatan pendapatan pajak hotel Kota Cirebon ini, di samping meningkatnya pendapatan pajak hotel, juga berujung pada meningkatnya pendapatan asli daerah Kota Cirebon yang berasal dari peningkatan pendapatan pajak hotel.

Kesimpulan

Dari hasil dan bahasan di atas, penulis mendapati beberapa kesimpulan sebagaimana uraian yang ada di bawah ini:

1. Kota Cirebon adalah kota dengan jumlah hotel yang cukup banyak, yang dapat dijadikan sasaran untuk mendapat pajak hotel daerah;

2. Pajak hotel Kota Cirebon mengalami penurunan, dan dari hasil penelusuran penulis, permasalahan terjadi pada sistem penagihan dan pengambilan pajak hotel;

3. Strategi pendekatan administratif intens adalah strategi peningkatan pendapatan pajak hotel dengan pendekatan administratif yang dilakukan secara berkala;

4. Strategi pendekatan administratif intens dilakukan dengan mendata hotel dan pendapatan yang diperleh hotel per waktu yang telah disepakati antara pihak hotel dan pemerintah;

5. Data terkait pendapatan hotel akan dijadikan rujukan dan/atau pertimbangan dalam penentuan pajak hotel;

6. Melalui peningkatan pendapatan pajak hotel, secara tidak langsung, pendapatan asli daerah Kota Cirebon juga akan mengalami peningkatan;

BIBLIOGRAFI

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moeleong, Lexi J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2005. Penelitian Terapan. Yogayakarta: Gadjah Mada University

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 126. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia No. 4438. Jakarta: Administrasi Kepemerintahan.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Administrasi Keperintahan.

Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat