Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849

e-ISSN : 2548-1398

Vol. 2, No 12 Desember 2017

KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERIKANAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

Duradin

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Email: duradinusgt@gmail.com

Abstrak

Masyarakat nelayan/pesisir adalah suatu kesatuan sosial yang memiliki ciri spesifik yang ditandai oleh mata pencaharian seperti menangkap ikan ke tengah laut. Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap sektor kelautan menjadi sangat krusial akan keberlangsungan hidup sehari-hari. Keadaan seperti ini menjadi permasalahan sosial dan ekonomi sebagai salah satu penyebab utama yang sangat pelik, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin meningkat, mahal dan langka. Sehingga tidak mudah untuk diatasi. Keadaan seperti ini menjadi permasalahan utama masyarakat nelayaan dewasa ini. Pemerintah harus mampu membuat kebijakan untuk memanfaatkan dan menggali potensi terbesar sumber kekayaan kelautan dan perikanan, sehingga dapat mengangkat derajat, martabat dan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya. Besarnya potensi sektor kelautan seharusnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan dan dapat meningkatkan pembangunan yang merata. Namun pada kenyataannya pembangunaan dan pemanfaatan di sektor pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan masih sangat jauh dari kata maju. Keadaan seperti ini menempatkan masyarakat nelayan saat ini masih merupakan masyarakat miskin baik secara kultural maupun struktural, keadaan seperti ini semakin membuat kerentanan kemiskinan yang tinggi. Kondisi tersebut yang berakibat kepada masalah problematika kaidah hukum yang harus diterapkan di komunitas masyarakat nelayan. Pendekatan penelitian doctrinal, dengan wilayah studi di Kota Tegal. Pada akhirnya persoalan hukum dan proses penegakan hukum dalam komunitas masyarakat nelayan membutuhkan penyelesaian tersendiri yang bersifat integral komprehensif holistic, norma hukum di bidang perikanan dalam komunitas masyarakat nelayan harus mampu menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran dalam penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, agar hukum dapat ditegakan untuk mencapai tujuan yang dicitakan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Masyarakat Nelayan; Kemiskinan; Kebijakan Pemerintah

Pendahuluan

Ketidakmampuan masyarakat nelayan disebabkan beberapa faktor. seperti minimnya modal usaha, keterbatasan ketrampilan, kurangnya teknologi pendukung dan terbarukan, keadaan alam yang berbeda-beda dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Karena itu kemiskinan merupakan label yang senantiasa melekat kepada eksistensi masyarakat nelayan diberbagai daerah (Kusnadi: 2015). kesulitan masyarakat nelayan semakin bertambah dikarenakan tekanan-tekanan sosial, ekonomi dan kurang keberpihakannya kebijakan pemerintah saat ini.

Peranan Pemerintah dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat berlimpah dituntut untuk melakukan terobosan-terobosan melalui penerapkan kebijakan strategis seperti pemberdayaan masyarakat nelayan (empowerment), merupakan kebijakan yang sangat penting karena terkait dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Dengan Konsep pemberdayaan merupakan jawaban atas kegagalan paradigma pembangunan yang terpusat dan berorientasi pada pertumbuhan pembangunaan yang selama ini selalu terfokuskan di wilayah daratan/kota (Abdullah: 2002), yang mengakibatkan perbedaan kesejahteraan antara masyarakat nelayan dengan masyarakat kota/darat, yang tergambar pada sistem pembangunan yang tidak seimbang. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi harus bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pembangunan kemaritiman dan kelautan yang sangat tertinggal.

Kurangnya perhatian dari pemerintah semakin bertambah dikarenakan semakin menghilang dan sedikit warisan budaya kelautan yang ada. Pemahaman dan teknologi yang lebih modern tentang pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti penerapan teknologi alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan efektif. Dengan hanya mengandalkan sistem tradisional yang sampai saat ini masih dipertahankan dan digunakan yang mengakibatkan ketertinggalan bangsa ini di sektor kelautan dan kemaritiman dengan Negara-negara lainnya.

Sejarah membuktikan dengan diawali masa penjajahan bangsa Belanda (1806-1942 M) dan bangsa Jepang (1942-1945 M), tidak banyak memberikan kontribusi peninggalan warisan dan teknologi kelautan yang memadai, dikarenakan pada masa itu lebih berkonsentrasi pada sektor yang lain seperti pertanian, perkebunan, rempah-rempah dan lainnya. Fenomena seperti itu masih terjadi sampai sekarang, sebagai permulaan dari sistem pembangunan yang tidak seimbang dan tidak merata antara pembangunan di masyarakat pesisir/nelayan dengan masyarakat di darat/kota yang berlangsung cukup lama di Indonesia. Sehingga pembangunan di sektor kemaritiman yang dilakukan oleh pemerintah di mulai dari awal lagi dan hanya memperbaiki sektor fisik seperti perbaikan pelabuhan yang memiliki sekala besar dan beberapa sarana dan prasarana yang dinilai strategis.

Dampak yang sangat terasa sampai saat ini lebih kepada perkembangan teknologi untuk nelayan kecil dan nelayan sedang tidak mengalami perubahan secara signifikan. Pemerintah dalam penerapan kebijakan dan bantuan kepada masyarakat nelayan memiliki andil yang sangat sedikit dan tidak lebih hanya sebagai simbol saja. Tanpa ada perencanaan matang untuk jangka pendek mau pun jangka panjangnya. Kenyataan ini mempertegas bahwa pemerintah masih terkesan menutup sebelah mata dalam kesejahteraan dan melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah bantuan-bantuan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang atau golongan saja.

Sampai saat ini masyarakat nelayan masih mengharapkan kebijakan dan jaminan dari pemerintah terhadap beberapa permasalahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok untuk operasional melaut, seperti jaminan keselamatan (asuransi jiwa dan kerusakan kapal) akibat dari kecelakaan dan bencana alam, jaminan ketersediaan bahan bakar dan jaminan kesetabilan harga sembako. Namaun masih sering nelayan tidak melaut dikarenakan kebijakan pemerintah terkait pembatasan penggunaan bahan bakar seperti solar.

Dampak dari kebijakan ini mengakibatkan kelangkaan dan harga bahan bakar yang cenderung naik atau tidak setabil, kenaiakan harga sembako, dan kenaikan harga barang-barang pokok lainnya, dengan kondisi seperti ini mengakibatkan naiknya ongkos untuk melaut dan semakin membuat sulitnya kehidupan masyarakat nelayan pada umumnya.

Selain tekanan di sektor kebijakan yang sangat memberatkan, ternyata masih ada ancaman di luar yang terus mengintai nelayan yaitu tentang perubahan cuaca/iklim (climate change). Perubahan iklim menimbulkan ketidaksetabilan lingkungan dan menyulitkan adaptasi sosial-ekonomi komunitas-komunitas lokal yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada hasil sumberdaya kelautan.

Pada hakikatnya masyarakat nelayan selalu memegang teguh adat istiadat dan norma-norma yang sudah ada sejak dahulu, seperti: prinsip saling tolong-menolong, saling menghargai, keterbukaan, ramah-tamah, merasa seperjuangan, merasa sepenangungan, dan sifat gotong-royong. Namun pada kenyataannya di beberapa wilayah pesisir juga banyak norma-norma dan aturan-aturan adat yang sudah tidak terpakai atau malah hilang karena sudah tidak dipakai atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman seperti yang terjadi pada masyarakat nelayan di sepanjang Pesisir Jawa Utara (Pantura). Begitu pun sama halnya dengan kebudayaan atau kerifan lokal sekarang ini banyak yang terlupakan atau tidak terlestarikan oleh generasi penerus saat ini. Jika berkaca pada fenomena tersebut dengan sendirinya kebudayaan asing mudah masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan.

Pada prinsipnya masyarakat nelayan termasuk salah satu kelompok yang sulit untuk beradaptasi terhadap pola kehidupan pada masyarakat lain khususnya yang memiliki sistem kebudayaan/Culture yang berbeda. perilaku seperti ini sangat mempengaruhi kemajuan, dibandingkan dengan masyarakat Kota/Darat. Tetapi perilaku tertutup pada masyarakat nelayan akan berubah menjadi sangat terbuka pada masyarakat luar yang memiliki kebudayaan, mata pencarian atau kegiatan usaha yang sama (sama-sama seorang nelayan). Perilaku seperti ini tercermin dari beberapa pertukaran kebudayaan atau perkawinan dengan masyarakat nelayan pendatang dari daerah lain atau pulau lain.

Percepatan teknologi informasi di era saat ini, membuat kabar tentang efesiensi dan efektivitas alat tangkap jenis ini dengan cepat menyebar ke wilayah-wilayah pesisir lainnya, seperti Kota Cirebon, Brebes, Tegal, Batang, Weleri dan sepanjang Pesisir Pantura lainnya. Informasi tentang teknologi terbarukan mengakibatkan meningkatnya penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang ini, dengan menggunakan jaring cantrang hasil yang di dapat begitu banyak, membuat masyarakat nelayan tanpa harus berfikir panjang untuk mengganti alat tangkap ikan tradisional dengan jaring cantrang, tanpa memikirkan dampak negatip dan resiko dari penggunaan alat tangkap ikan tersebut, kerusakan lingkungan yang disebabkan dari jaring cantrang ini meliputi risiko berupa kerugian materil dan imateriil.

Kerusakan yang disebabkan dari penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang ini mencakup, kerusakan sumber daya laut dan biota yang terkandung didalamnya, seperti punahnya beberapa spesies ikan, kerusakan terumbu karang, padang lamunan, coral’s, hasil tangkap ikan berkurang dan lain sebagainya dikemudian hari, akan tetapi karena tidak adanya aturan yang tegas sampai saat ini alat tangkap ikan jenis ini masih banayak beroperasi di wilayah perairan Indonesia khususnya laut utara Pulau Jawa.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas, penulis kemudian berkeinginan melakukan penelitian terkait kebijakan Pemerintah perihal keberlangsungan kelestarian hidup bawah laut dan kesejahteraan nelayan.

Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian doktrinal bahwa norma hukum didefinisikan dalam perspektif tatanan kaidah hukum tertulis yang akan diteliti berkaitan dengan keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum di bidang perikanan, keberlakuan kaidah hukum tersebut menjadi dasar untuk mengkaji pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan dapat berakibat kepada kerusakan lingkungan hidup pantai dan laut.

Dalam pandangan lain metode penelitian doktrinal memang diartikan sebagai sebuah metode yang memunculkan ekspos sistematis terkait peraturan (Abdulkadir: 2004). Peraturan yang dimaksud disini merupakan peraturan yang bersentuhan dengan pengaturan kategori hukum tertentu. Sedang di sisi lain, metode penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terkait hubungan antarperaturan, memberi penjelasan terkait area-area penghambat, dan memunculkan gambaran perkembangan mendatang.

Dalam bukunya Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif, Johnny Ibrahim (2006) juga menerangkan bahwa jenis penelitian ini tidak semestinya penelitian umum, sebab penelitian ini tidak membutuhkan penelitian lapang, melainkan hanya pengajian terkait dengan perundang-undangan dan peraturan lain. Sedang menurut Ashshofa (2001), dalam bukunya Metode Penelitian Hukum, metode doktrinal adalah normal berbentuk asas normal. Selain itu, Ashshofa juga menambahkan bahwa selain daripada asas normal, metode ini juga merupakan keadilan dan/atau peraturan yang telah dibentuk-positifkan sebagai sebuah perundang-undangan.

Pada tahap akhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Marzuki (2010), penelitian hukum normatif pada dasarnya menghasilkan sebuah argumen, pandangan, pendapat, konsep dan hal-hal yang terkait dengan itu. Lebih jauh, Marjuki juga menambahkan bahwa, hal-hal yang terkait dengan argumen sebagaimana yang telah disebutkan di atas kemudian akan dijadikan sebagai preskripsi sebagai sebuah penyelesaian masalah.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian dari masyarakat yang pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan perdesaan, sebab struktur masyarakat pesisir sangat plural, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya.

Hal menarik adalah bahwa bagi masyarakat pesisir Indonesia, hidup di dekat pantai merupakan hal yang paling diinginkan untuk dilakukan mengingat segenap aspek kemudahan dapat mereka peroleh dalam berbagai aktivitas kesehariannya, dua contoh sederhana dari kemudahan-kemudahan tersebut diantaranya:

Pertama, bahwa kemudahan aksesibilitas dari dan ke sumber mata pencaharian lebih terjamin, mengingat sebagian masyarakat pesisir menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan potensi perikanan dan laut yang terdapat di sekitarnya, seperti penangkapan ikan, pengumpulan atau budi daya rumput laut dan sebagainya.

Kedua, bahwa mereka lebih mudah mendapatkan kebutuhan akan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) mereka dapat mengaksesnya secara lebih mudah.

Masyarakat pesisir, khususnya yang tinggal di wilayah Indonesia, mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas atau unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha di bidang perikanan itu sendiri. Karena sifat-sifat dari usaha perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, cuaca, musim dan pasar. Maka karakteristik masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut

Kota Tegal memiliki potensi letak geografis yang sangat strategis untuk pendaratan dan pemasaran hasil tangkap nelayan. Karena keberadaan kota tegal tepat berada ditengah-tengah pulau jawa, fasilitas dan struktur yang mendukung, potensi sumber daya ikan ini, seperti tempat pendaratan dan pelelangan yang sangat terbuka, dan adapun macam-macam jenis dan potensi perikanan terdiri dari beragam ikan dan hewan laut yang bernilai ekonomis tinggi.

Kegiatan penangkapan ikan di perairan ini dilakukan dengan menggunakan pancing ulur, jaring, dan berbagai alat tangkap lainnya, yang merupakan jenis-jenis alat tangkap yang ramah lingkungan dan direkomendasikan untuk digunakan di areal perairan, di samping alat tangkap ikan yang ramah lingkungan tersebut, beberapa nelayan juga masih menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (unfriendly technology), seperti jaring cantrang, arad, doggol. Fenomena yang menarik perhatian banyak pihak adalah penggunaan Jaring Cantrang (Mini Trawl’s).

Tingkat kerusakan penggunaan jaring cantrang terhadap lingkungan perairan dan kelautan sangat signifikan dan mempunyai risiko yang sangat tinggi tinggi terhadap nelayan dan lingkungan hidup. Namun kegiatan ini masih tetap dilakukan bahkan dengan intensitas yang semakin tinggi. Sayangnya tidak ada data kuantitatif yang akurat tentang isu ini, hanya secara kualitatif dirasakan keberadaannya pada beberapa nelayan yang berada di Kota Tegal. Sudah tentu oleh masyarakat nelayan setempat memiliki alasan-alasan yang kuat dalam penggunaan alat tangkap ikan yang merusak ini. Oleh karena itu, dilakukan analisis yang sistematis terhadap berbagai faktor yang di duga dapat mempengaruhi penggunaan alat tangkap jenis ini, seperti faktor sosial, pendidikan dan ekonomi (pendapatan).

Seseorang dikatakan miskin apabila belum mampu memenuhi kebutuhan fisik manusia, meliputi papan, pangan dan sandang, mental spiritual (pendidikan) dan sosial. Tingkat pemenuhan kebutuhan tersebut ditentukan oleh tingkat pendapatan serta kemudahan dalam memperoleh materi kebutuhan pokoknya, walaupun resiko yang dihadapi oleh nelayan terbilang besar dalam mencari ikan di laut, namun demi memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, hal tersebut tetap masih dilakukan.

Kota Tegal terletak antara 109^o8’-109^o10’ bujur timur dan 06^o50’-06^o53’ bujur selatan. Secara administarsi Kota Tegal di bagi dalam 4 kecamatan yang terbagi dalam 27 kelurahan. Dari kelurahan yang ada terdapat 4 kelurahan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kelurahan Tegal Sari dan Kelurahan Muara Reja (Kecamatan Tegal Barat), Kelurahan Panggung dan Kelurahan Mintaragen (Kecamatan Tegal Timur). Adapun batas wilayah Kota Tegal adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa.

- Sebelah Timur : Kabupaten Tegal.

- Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal.

- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

Kota Tegal berada di jalur pantai utara Jawa Tengah, terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang atau 329 km sebelah timur Jakarta. terletak di antara 109°08’-109°10’ bujur timur dan 6°50’-6°53’ Lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68 Km² atau kurang lebih 3.968 Hektar. Kota Tegal berada di wilayah Pantura, dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di Wilayah Barat, dengan bentang terjauh utara ke selatan 6,7 Km dan barat ke timur 9,7 Km. Dilihat dari letak geografis, posisi Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantura yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya), dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya. Dengan curah hujan yang sangat rendah, temperatur (suhu) rata-rata kota ini mencapai 35 derajat celcius.

Masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada faktor kelautan dan menyebabkan explorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam/laut yang ada, tetapi dengan keahliannya masyarakat nelayan mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Meskipun menjadi nelayan merupakan pekerjaan utama mereka, tetapi beberapa di antara nelayan memiliki sumber pendapatan keluarga lain selain dari menangkap ikan. Seperti warungan, dagang, dan tani.

Para nelayan dalam melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan menggunakan beberapa jenis alat tangkap, yakni cantrang, gill net, payang. Berdasarkan pembagian wilayah pengoperasiannya, jenis alat tangkap tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni kelompok alat tangkap nelayan pinggiran yang wilayah pengoperasiannya hanya sampai dengan sekitar 3-7 Mil, dan nelayan besar yang wilayah pengoperasiannya di atas 12 mil dengan fishing ground di sekitar Perairan Natuna di arah utara, Bangka-Belitung di arah barat, dan Pulau Bawean hingga Pulau Kambing-Kambing di arah timur. Alat tangkap yang digunakan oleh kedua kelompok juga berbeda.  Nelayan pinggiran menggunakan alat tangkap Gillnet, payang, pancing, pukat pantai dan arad, sedangkan nelayan besar menggunakan alat tangkap Purse Seine dan Cantrang.

Bagi nelayan dengan kapal besar (muatan 50-100 GT) melintasi fishing ground bukan merupakan faktor pembatas yang utama, karena daya jangkau yang jauh memungkinkan bagi mereka untuk memilih wilayah perairan mana yang akan dituju. Akan tetapi bagi nelayan kecil, fishing ground adalah faktor pembatas yang utama, mengingat wilayah perairan yang dapat di jangkau hanya sekitar 75 km², itu pun masih dikurangi wilayah daerah pantai dan daerah karang, batu dan beberapa spot bahaya navigasi lainnya, belum lagi berhadapan dengan kapal besar yang masuk kedalam wilayahnya penangkapannya kondisi seperti ini yang mengakibatkan hasil tangkapannya menjadi sangat sedikit atau nelayan tradisional merugi.

Nelayan tradisional dalam menyikapi area penangkapan yang sangat sempit dan semakin kurangnya hasil tangkapan membuat para nelayan semakin selektif dalam memilih jenis alat tangkap.

Sistem dan Perundang-undangan sebagai suatu kaidah dalam konsep pembangunan di sektor kelautan erat kaitannya akan pemanfaatan dan pemberdayaan kekayaan laut di Indonesia jika di lihat pada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas diinginkan bahwa pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan pada tercapainya manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat dan ilmu pengetahuan adalah tiang-tiang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang menentukan bagaimana hasil yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata sehingga keadilan sosial terwujud dalam kehidupan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak (Dembiritta: 2009).

Kenyataan menunjukkan bahwa sumber daya ikan yang menjadi milik bangsa Indonesia bertambah secara kuantitas dan kualitas: Hal ini berawal dengan dikembangkannya konsep "Negara Kepulauan” (Archipelagic Slate) (Raharjo, 2006: 29), yaitu dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda (13 Desember 1957), yang merumuskan batas wilayah perairan laut Indonesia selebar 12 Mil, dan keberhasilan bangsa Indonesia di dalam memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan dalam Konverensi PBB tentang Hasil Laut, yang di tandai dengan dirumuskannya ketentuan mengenai asas dan regim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi PBB tersebut, yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan “United Nations Convention on The Law of The Sea”.

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, wilayah perairan laut Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta kilo meter, yang terdiri dari:

1. 2,8 juta kilo meter perairan kepulauan;

2. 0,3 juta kilo meter laut wilayah.

Di samping itu Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber-sumber kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang melekat pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta kilo meter dan hak Indonesia untuk tetap berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam di laut lepas, di luar batas 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif, serta pengelolaan dan pemanfaatan. kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar batas landas kontinen.

Adapun hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi dan adanya 8 (delapan) regim hukum dari UNCLOS tahun 1982. meliputi:

a) Perairan pedalaman (internal waters);

b) Perairan nusantara (archipelagic waters);

c) Laut teritorial 12 mil (territorial sea);

d) Zona tambahan (conliguos zone);

e) Zona ekonomi eksklusif (exsclusive economic zone);

f) Laut bebas (high seas);

g) Landas kontinen (continental shelf); dan

h) Dasar laut internasional (internationalsea bed).

Dengan bertambah Iuasnya wilayah perairan Indonesia dengan segenap potensi sumber daya alam dan jasa-jasa kelautan yang terkandung di dalamnya perlu diimbangi dengan usaha-usaha pemanfaatan yang optimal dan terkendali, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar pemanfaatan potensi sumber daya alam dapat berlangsung terus menerus.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dirumuskan beberapa persoalan yang dapat dijadikan dasar ataupun landasan untuk menggambarkan atau menguraikan ruang lingkup bidang perikanan. Menurut Undang-undang ini yang disebut dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan (Pasal 1 butir 1), sedangkan yang di maksud dengan ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya (Pasal 1 butir 2).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa, pemanfaatan sumber daya ikan meliputi:

a. Penangkapan ikan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, rnengolah dan mengawetkannya, Pasal 1 butir 6.

b. Pembudidayaan ikan, yaitu kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakan ikan dan memanen hasilnya, Pasal 1 butir 9.

Kedua aktivitas tersebut apabila dilakukan oleh perorangan atau badan hukum untuk tujuan komersial maka aktivitas tersebut dinamakan usaha perikanan, Pasal 1 butir 5.

Apabila dilihat dari segi pelaku perikanan maka selain perorangan atau badan hukum yang melakukan aktivitas di bidang perikanan untuk tujuan komersial masih ada pelaku lain yaitu nelayan yang menurut Undang-undang Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. (Pasal 1 butir 10) dan petani ikan, yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

Lingkungan sumber daya ikan, adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota, dan faktor alamiah sekitamya, Pasal 1 butir 12. Lingkungan sumber daya ikan Indonesia disebut juga wilayah perikanan Indonesia meliputi:

a) Perairan Indonesia;

b) Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia; dan

c) Zona Eksklusif Indonesia, Pasal 2.

Pengertian-pengertian di atas yang meliputi pelaku perikanan, wilayah perikanan dan aktivitas perikanan perlu dikemukakan sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan di bidang perikanan.

Rumusan pengertian seperti disebutkan dalam pasal-pasal di atas menggambarkan, bahwa bidang perikanan bukan merupakan bidang (sektor) yang sederhana. Melainkan sebaliknya, bahwa sektor perikanan merupakan sektor yang kompleks. Kompleksitas sektor perikanan ini bukan hanya dikarenakan kompleksnya persoalan-persoalan yang berada di dalamnya. Tetapi dikarenakan keberadaan "perikanan" itu sendiri yang bersifat "multi-dimensional" atau dapat dianalisis dan dibahas dari berbagai sudut pandang.

Kesimpulan

Pada sudut pandang tataran konsepsional rumusan kebijakan Pemerintah atau program yang hendak dilaksanakan untuk kepentingan nelayan dipandang sudah baik, meskipun dalam perumusannya mengandung kelemahan karena dilakukan oleh sekelompok elit atau aparat birokrasi Pemerintahan, pakar, pengamat, tanpa membuka pemikiran mengenai realitas permasalahan yang sedang dihadapi sebenarnya. Model pengambilan keputusan demikian disebut dengan model elit masa. Sehingga keputusan tersebut memiliki beberapa kelemahan.

Kelompok sasaran selalu dialokasikan sebagai obyek dari kebijakan pemerintah dan titak memiliki posisi tawar (barganing position) yang cukup ketika berhadapan dengan aparat pelaksanaan (birokrasi). Dampaknya adalah: (1). para nelayan merasa ketakutan untuk pergi melaut, (2). para nelayan semakin terpuruk perekonomiannya karena hanya melaut sebagai sumber utama mata pencaharian nelayan, (3). para nelayan semakin merasa dianaktirikan bahwa setiap kebijakan-kebijakan pemerintah semakin menyulitkannya. Dilihat dari program yang telah dilaksanakan, secara teoritis sebenarnya sudah mengakomodasi berbagai problematika para nelayan. Namun kelemahan pada tataran perumusan sebagaimana dijelaskan diatas tidak dieliminasi dengan baik oleh birokrasi pelaksanaan dilapangan, sehingga memunculkan kelemahan baru, yaitu kelemahan operasional atau cacat operasional. Yang berdampak lebih kepada persoalan sistematik yaitu: (1). kelangkaan ikan atau hasil laut yang menyebabkan pada harga ikan atau komoditi hasil laut mahal, (2). meningkatnya jumlah pengannguran, dan (3). para nelayan akan menjadi pencuri di dalam negerinya sendiri.

BIBLIOGRAFI

Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdullah, Piter. 2002. Daya Saing Daerah. Yogyakarta: BPFE

Ashshofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta

Dembiritta. 2009. Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayanan Rakyat dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah. Tesis MIH Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Ibrahim, Jonny. 2006. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing

Kusnadi. 2015. Pemberdayaan Perempuan Pesisir. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

Marzuki, Peter Muhammad. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Kencana.

Raharjo, Disasmita. 2006. Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia. 1985. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Lembaran Negara Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299. Jakarta: Administrasi Negara Republik Indonesia.

_________________. 1985. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvernsi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut. Lembaran Negara Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara 3319. Jakarta: Administrasi Negara Republik Indonesia.