PERSEPSI WAJIB PAJAK : DAMPAK PERTENTANGAN DIAMETRAL PADA TAX EVASION WAJIB PAJAK  DALAM ASPEK KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, KEADILAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN, DAN KECENDERUNGAN PERSONAL. 
(STUDI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

Oleh: Stephana Dyah Ayu R  dan  Rini  Hastuti 
Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang

Abstract

Since tax becomes prime government revenue then developing this sector must be optimalized. Tax is compulsary contibution from the person, deprey inccured in common interest of all, without reference to special benefit coffere. Belongs to that definition, tax make diametral conflict between fiskus and tax payers, because there are only tax payers obligation, never tax payers right. Variance in types and nature of tax payers  lead  tax evasion problems. Refer to those kind of problem, this research try to answer whether there are influences between: (1) probability of cheat detact ; (2) tax fairness (3) Government Expenditure (4) Tax System and Technology,(5) Tax payers personalitiy to tax evasion . It is hypothesed that there are influences between those variables. Using random sampling of 66 individual tax payers, we distributed questioner in order to get valid data. Analysis with SPSS shows us that only two of hypothesis are proved.

Key words: fiskus, wajib pajak, tax evasion

PENDAHULUAN
Perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi makro yang dilakukan negara tersebut. Salah satu unsur pemasukan yang utama adalah pajak. Selligman, dalam Sunarto (2003) yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan biaya bagi kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus bagi orang tersebut akibat perbuatannya (Sunarto, 2003:1) Pengertian senada juga dikemukakan oleh Djadjaningrat, dalam Munawir (1992) yang menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kewajiban tersebut bukan sebagai hukuman, menurut peraturan–peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, namun untuk memelihara kesejahteraan umum. Sedangkan secara lebih spesifik pajak bagi negara Indonesia, diartikan oleh Andini (Suandy, 2003), yaitu iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan–peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum yang berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Brotodihardjo, 1992:2).
Pengertian–pengertian pajak menurut para ahli tersebut jelas menunjukan bahwa pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, di mana pihak yang satu mempunyai kewajiban membayar, namun pihak yang lain tidak mempunyai kewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang membayarnya tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian menimbulkan pertentangan diametral. Pertentangan diametral disini berarti (Halim, 2005:50) bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar–besarnya. Di lain pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berupaya sebaliknya, yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas Negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnnya perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar.
Perencanaan Pajak (Tax Planning) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan Tax Avoidance maupun dengan Tax Evasion. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berebeda. Tax avoidance diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah–celah (loops) dari peraturan–peraturan dan perundang–undangan perpajakan yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada (Asri, 2003:23). Sulitnya penerapan tax avoidance membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan tax evasion, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara–cara yang  melanggar ketentuan pajak (www. irs.com, 2005).  
Penelitian mengenai tax evasion pernah dilakukan oleh Andres (2002) di Argentina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa factor utama yang mendorong wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah persepsi menjadi cemas akan diperiksa pajaknya. Meskipun demikian indikator- indikator yang lain juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, meskipun tidak sekuat yang pertama.
Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Andres (2002). Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah fenomena yang terjadi di Argentina juga terjadi di Indonesia mengingat pajak merupakan sumber pendapatan penting dalam menopang APBN. Penelitian ini menguji  faktor–faktor yang mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan tax evasion.  
Faktor yang mendukung atau mencegah pelaksanaan tax evasion oleh wajib pajak dibedakan  menjadi dua yaitu ekternal dan internal wajib pajak itu sendiri. Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah kecenderungan personal (sifat dasar) seseorang untuk melakukan tax evasion. Sementara itu  faktor eksternal bersumber dari persepsi wajib pajak mengenai bagaimana peraturan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia sendiri akan dikelompokan menjadi empat golongan yaitu persepsi mengenai kemungkinan terdeteksinya ketidakpatuhan pajak, keadilan sistem perpajakan, ketepatan alokasi pengeluaran pemerintah, teknologi  dan informasi perpajakan yang digunakan. 

TELAAH  LITERATUR

Pengertian Pajak
Definisi pajak menurut Soemitro (1990), seperti dikutip Waluyo dan Ilyas (2000) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Sebagaimana ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak seperti tersebut di atas, terlihat dua fungsi pajak, yaitu: 
a.	Fungsi penerimaan (budgetair): pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
b.	Fungsi mengatur (regular): pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. 

Perencanaan pajak (Tax Planning):
Segala proses dalam fungsi ini adalah dalam upaya meminimumkan kewajiban pajak; sebagaimana definisi tax planning menurut Larry (1994 dalam Suandy, 2003). Meminimumkan kewajiban perpajakan, sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan melanggarnya. Oleh karena itu terdapat dua istilah dan pengertian dalam perencanaan pajak (Susan, 1996 dalam Suandy, 2003), yaitu:
a.	Tax avoidance: adalah rekayasa pajak yang masih tetap dalam koridor atau bingkai ketentuan perpajakan (lawful). 
b.	Tax evasion: adalah rekayasa pajak yang sudah di luar koridor atau bingkai ketentuan perpajakan (unlawful). 

Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Pasal 1 huruf s UU No. 6/ 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 9/1994 memberikan batasan tentang pemeriksaan sehingga sasaran pemeriksaan dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1)Penafsiran UU perpajakan yang salah,(2) Kesalahan hitung, (3) Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai keadaan sebenarnya (penggelapan), (4)Pemotongan/ pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Keadilan Sistem Perpajakan
Equility theory (Adams 1963, 1965 dalam Wartick 1994) menyatakan equity dalam istilah input dan outcome. Ketika seseorang mempunyai rasio outcome terhadap input yang berbeda dengan yang seharusnya maka terjadilah inequity (distributive justice). Asas equality dalam Smith dalam Waluyo dan Ilyas (2000) mnyeatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Asas ini kemudian dibedakan Musgrave dalam Waluyo dan Ilyas (2000) menjadi dua : (1)Benefit principle (prinsip manfaat yang diperoleh) dan (2)Ability principle(prinsip biaya).

Pengalokasikan Pengeluaran Pemerintah
Tidak dapat diingkari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara dalam membiayai pengeluarannya. Alokasi pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN dan APBD dalam pos belanja. Anggaran daerah atau APBD merupakan rencana kebijakan daerah yang diwujudkan dalam satuan uang. APBD merupakan sarana untuk melihat kemampuan daerah melaksanakan pembangunan. Dengan APBD kita dapat menilai kinerja pemerintah. Anggaran berfungsi untuk mengalokasikan sejumlah dana sesuai dengan jumlah sektor. APBD dapat berfungsi sebagai stabilisasi karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga APBD adalah instrumen teknis operasional. Sayangnya, Kaunang (2005) memaparkan bahwa Pemerintahan yang partisipatif belum terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan karena belum terbukanya ruang partisipasi masyarakat. Sementara itu  ciri dasar pemerintahan yang partisipatif adalah adanya transformasi dan perubahan yang berkaitan dengan perencanaan dan sistem anggaran. Dengan demikian barulah dapat dinilai aefektifitas penggunaan dana yang bersumber dari pajak. 

Teknologi dan Informasi Perpajakan
Ditjen Pajak Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berlandaskan case management. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (on line payment, e-SPT, e-filling, e-registration dan sistem informasi DJP). Seiring dengan itu, Ditjen Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan Single Identification Number serta langkah-langkah lainnya yang sedang dan terus dikembangkan. Kedepan, Ditjen Pajak merencanakan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional (Sadhani, 2005). 

Kecenderungan Personil Untuk Melakukan Tax Evasion
Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

Perlawanan Pasif
Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

Perlawanan Aktif 
Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), Pengelakan Pajak (Tax Evasion), Melalaikan Pajak, dan Pelimpahan pajak.

Pengembangan Hipótesis
Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Andres (2002) yang meneliti determinan-determinan atas kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan studi kasus di Argentina. Pada penelitian ini penghindaran pajak secara spesifik ditujukan untuk model penghindaran pajak secara illegal (tax evasion). Pada penelitian Andres ( 2002 ) Satu-satunya indikator yang benar-benar mempengaruhi pembayar pajak melakukan penghindaran pajak adalah persepsi menjadi cemas akan diperiksa pajaknya. Meskipun demikian indikator – indikator yang lain juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, meskipun tidak sekuat yang pertama.

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Tax -Evasion
Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada Tax Evasion. Ketika seseorang menganggap bahwa porsentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berati tidak melakukan penghindaran Pajak (Tax Evasion), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andres (2002). Oleh karena itu, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:
H1: Persepsi terhadap Kemungkinan terdeteksinya Kecurangan berpengaruh negatif terhadap tax evasion.

Pengaruh Persepsi Tentang Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion
Adanya berbagai pemikiran tentang perntingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut pesepsi seorang wajib pajak  maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya. Meskipun tidak secara signifikan, penelitian Andres (2002) mengindikasikan kondisi tersebut.Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H2: Persepsi terhadap Keadilan Sistem Perpajakan  berpengaruh negatif terhadap tax evasion.

Pengaruh Persepsi Tentang Ketepatan Pengalokasikan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tax Evasion
Tidak dapat diingkari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara dalam membiayai pengeluarannya. Alokasi pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN dan APBD dalam pos belanja. Oleh karana itu perlu adanya akuntabilitas publik dari pemerintah karena sumber pengeluaran berasal dari pajak. Pajak secara garis besar seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan umum, oleh karena itu seharusnya dengan adanya pajak maka ketersediaan fasilitas umum akan semakin banyak. Ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan untuk melakukan tax evasion akan semakin tinggi. Meskipun tidak secara signifikan, penelitian Andres (2002) mengindikasikan kondisi tersebut Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:
H3: Persepsi terhadap Pemanfaatan Hasil Pajak berpengaruh negatif terhadap tax  evasion.

Pengaruh Persepsi Tentang Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion
Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan. Sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Sehingga dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya tax evasion yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Meskipun tidak secara signifikan, penelitian Andres (2002) mengindikasikan kondisi tersebut Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :
H4: Teknologi dan Informasi berpeng aruh negatif terhadap tax evasion.

Kecenderungan Melakukan Tax Evasion
Kecenderungan melakukan tax evasion merupakan aspek personal dari diri pribadi wajib pajak baik secara pasif maupun aktif. Tiap orang mempunyai standar perlawanan dan standar moral yang berbeda. Tarik menarik antara kedua hal inilah yang kemudin menentukan apakah orang tersebut cenderung memandang masyarakat untuk mengambil resiko melangar hukum untuk melakukan tax – evsion atau tidak. Semakin tinggi kecenderungan diri wajib pajak untuk melakukan tax evasion maka semakin tinggi pula tax evasion yang diukur. Meskipun tidak secara signifikan, penelitian Andres (2002) mengindikasikan kondisi tersebut Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :
H5: Kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tax evasion berpengaruh positif terhadap tax evasion.
  
METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel
Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang berlokasi di Semarang. Populasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa orang pribadi lebih bisa mewakili persepsi wajib pajak terhadap berbagai jenis pajak yang ada. Sampel   yang dipergunakan dalam penelitian ini adal 166 responden yang berasal wajib pajak yang terdaftar di 4 KPP yang berada di Semarang. 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (DET_CUR) 
Variabel Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah persepsi responden, terhadap seberapa mungkin suatu kecurangan yang dilakukan wajib pajak dapat dideteksi oleh para wajib pajak.  Skor 1 diberikan ketika responden menganggap sama sekali tidak mungkin kecurangan yang dilakukan terdeteksi, skor 5 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

Keadilan Sistem Perpajakan (FAIR) 
Keadilan sistem perpajakan didifinisikan sebagai persepsi responden tentang seberapa  adil sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Semakin adil sistem perpajakan diberi skor 5, sedangkan semakin tidak adil sistem perpajakan diberi skor 1. 

Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran (GUNA)
Ketepatan pengalokasian pengeluaran didifinisikan sebagai persepsi responden tentang seberapa  baik pemanfaatan pajak  yang ada di Indonesia, yang tercermin dalam pengeluaran pemerintahan. Semakin baik pemanfaatan hasil pajak diberi skor 5, sedangkan skor 1 untuk kondisi sebaliknya. 

Teknologi dan Informasi (TECH)
Teknologi yang digunakan Pemerintah didifinisikan sebagai persepsi responden tentang seberapa  baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada di Indonesia. Semakin baik teknologi perpajakan menurut sudut pandang responden maka akan diberi skor 5,sedang skor 1 untuk kondisi sebaliknya. 
Kecenderungan Melakukan Tax Evasion (KEC_EVAS)
Kecenderungan melakukan Tax Evasion didifinisikan sebagai persepsi responden tentang seberapa mungkin seseorang (sebagai personal) melakukan Tax Evasion. Semakin seseorang mempunyai kecenderungan melakukan tax evasion menurut sudut pandang responden maka akan diberi skor 5, skor 1 untuk menunjukan kondisi sebaliknya semakin ia tidak cenderung melakukan tax evasion diberi skor 1. 
Tax Evasion (EVAS)
Tax Evasion didifinisikan sebagai seberapa mungkin responden dalam melakukan Tax Evasion. Semakin tinggi tax evasion yang dilakukan responden maka akan diberi skor 5, sebaliknya semakin ia tidak melakukan tax evasion diberi skor 1. 

Metode Analisis Data
Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

EVAS =  0 - 1DET_CUR - 2FAIR - 3GUNA - 4TECH + 5KEC_EVAS
Hipotesis diterima jika masing-masing koefisien regresi variable independent memiliki probabilitas value kurang dari  alpha (α).
PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif
Persepsi responden dalam jawaban kuesioner yang kembali, secara diskriptif ditunjukan pada Tabel 4.1 berikut ini. 
Tabel 1
Descriptive Statistics

 	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
DET_CUR	166	1.00	5.00	3.2711	.89036	
FAIR	166	1.00	5.00	2.4578	.80606	
GUNA	166	1.00	5.00	2.6566	.91263	
TECH	166	1.00	5.00	2.6145	.88532	
KEC_EVAS	166	1.50	5.00	3.5181	.71962	
EVAS	166	1.00	4.50	2.6145	.80651	
Valid N (listwise)	166	 	 	 	 	

Hasil analisa statistik deskriptif terhadap sampel dengan menggunakan terlihat bahwa para wajib pajak berpersepsi  kemungkinan kecurangan yang dilakukan terdeteksi, kecenderungan para wajib pajak untuk melakukan kecurangan adalah tinggi. Sedangkan, persepsi responden tentang seberapa  keadilan sistem perpajakan yang ada di Indonesia, ketepatan penggunaan atau pengalokasian pengeluaran pemerintah yang diperoleh dari pajak, teknologi yang dipergunakan untuk sistem perpajakan, dan pelaksanaan tax evasion oleh wajib pajak adalah rendah.

Uji Asumsi Klasik 
1.	Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005 : 110). Penelitian ini menggunakan metode pengujian Kolmogorov-Smirnov yang hasilnya ditunjukan pada tabel 2. Nilai signifikansi 0.102 yang lebih besar dari 0.05 menunjukan bahwa data yang dioleh berdistribusi normal.

Tabel 2
Pengujian Normalitas : Kolmogorov - Smirnov
		Unstandardized Residual	 
N		139	 
Normal Parameters	Mean	1,520937E-09	 
	Std. Deviation	,6744613	 
Most Extreme Differences	Absolute	,104	 
	Positive	,104	 
	Negative	-,065	 
Kolmogorov-Smirnov Z		1,221	 
Asymp. Sig. (2-tailed)		,102	 
a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data.

2.	Uji Multikolinearitas
Pengujian ini ditujukan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara variabel bebasnya (Ghozali, 2005: 91). Pengujian terhadap model regresi penelitian ditunjukan dalam table 3 yang menunjukan bahwa tidak terdapat nilai tolerance yang lebih kecil dari 10 %, dan tidak terdapat nilai VIF yang lebih besar dari 10, hal ini menunjukan bahwa tidak ada multikolienaritas antar variable bebas dalam model regresi yang digunakan.. 

Tabel 3
Pengujian Multikolienaritas

	 	Collinearity Statistics	 
Model	 	Tolerance	VIF	 
 	(Constant)	 	 	 
 	DET_CUR	,881	1,135	 
 	FAIR	,799	1,252	 
 	GUNA	,537	1,861	 
 	TECH	,543	1,841	 
 	KEC_EVAS	,879	1,137	 

3.	Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan hasil uji Park yang dilakukan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model yang diteliti karena titik – titik dalam scaterplotsnya menyebar (gambar 2).

Uji Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

EVAS =  0 - 1DET_CUR - 2FAIR - 3GUNA - 4TECH + 5KEC_EVAS

Hipotesis diterima jika masing-masing koefisien regresi variable independent memiliki probabilitas value kurang dari  alpha (α). Hasil pengujian hipotesis terhadap data penelitian ditunjukan pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Pengujian Hipotesis

      Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	 
1	530	,281	,254	6870	,402	 
a  Predictors: (Constant), KEC_EVAS, DET_CUR, FAIR, TECH, GUNA
b  Dependent Variable: EVAS

ANOVA
Model	 	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	 
1	Regression	24,551	5	4,910	10,403	,000	 
 	Residual	62,776	133	,472			 
 	Total	87,327	   38				 
a  Predictors: (Constant), KEC_EVAS, DET_CUR, FAIR, TECH, GUNA
b  Dependent Variable: EVAS

Coefficients
		Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	 
Model	 	B	Std. Error	Beta		 	Tolerance	VIF	 
 	(Constant)	4,751	,599	 	7,927	,000			 
 	DET_CUR	-,501	,076	-,515	-6,573	,000	,881	1,135	 
 	FAIR	3,383E-02	,097	,029	,347	,729	,799	1,252	 
 	GUNA	-,286	,096	-,299	-2,982	,003	,537	1,861	 
 	TECH	,193	,108	,178	1,785	,077	,543	1,841	 
 	KEC_EVAS	-8,485E-02	,108	-,062	-,786	,433	,879	1,137	 
    a  Dependent Variable: EVAS

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan regresi liner ditemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap tax evasion mempunya koefisien negatif ( -0.501 ) yang signifikan (.00), berarti bahwa semakin tinggi kemungkinan     terdeteksinya     kecurangan 

maka tingkat tax – evasion  semakin rendah. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Andres (2002). Hasil pengujian juga menunjukan bahwa pengaruh ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh secara negatif (0.286) dan signifikan (.003) terhadap tax – evasion. Hal ini berarti bahwa semakin pengeluaran pemerintah dianggap tepat maka tingkat tax – evasion akan semakin rendah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Andres (2002). Hal ini disebabkan karena responden menganggap ketepatan pemanfaatan hasil pajak di Indonesia masih rendah. Seiring dengan iklim reformasi masyarakat di Indonesia lebih kritis menyikapi kebijakan pemerintah, hal tersebut ternyata mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang mereka lakukan. 
Sedangkan persepsi terhadap keadilan, penggunaan teknologi dan kecenderungan tax evasion seseorang ternyata tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat tax – evasion. Keadilan sistem perpajakan justru cenderung semakin memicu tax-evasion. Sedangkan penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar Wajib Pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website dirjen pajak  oleh karena itu factor ini bukan merupakan factor yang mempengaruhi. perilaku tax evasion wajib pajak. Kecenderungan pribadi juga bukan menjadi hal yang berpengaruh pada perilaku tax evasion wajib pajak, karena pada wajib pajak, meskipun factor internal keinginan untuk melakukan tax evasion tinggi akan tetapi factor eksternal ketakutan akan diperiksa ternyata lebih dominan.

PENUTUP 
Kesimpulan 
Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukan hasil bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Ketakutan masyarakat untuk membayar denda jika tax evasion yang dilakukannya ketahuan masih tinggi. Hal ini juga didukung statistik diskriptif yang memperlihatkan bahwa tingkat tax – evasion pembayar pajak rendah.
Hasil pengujian juga menunjukan hasil bahwa persepsi terhadap ketepatan Pemanfaatan Hasil Pajak berpengaruh negatif terhadap tax  evasion. Yang perlu diwaspadai adalah penelitian ini menunjukan rendahnya ketepatan alokasi pengeluaran pemerintah yang berasal dari pajak. Kalau tidak segera diatasi persepsi masyarakat ini secara jangka panjang akan memicu krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Saran 
Kecendurungan terjadinya tax evasion cukup tinggi oleh karena itu, seharusnya fiskus (pemungut pajak) harus mulai mempertimbangkan pengadaan data wajib pajak yang terintegrasi dengan departemen lain sehingga akan mampu menjaring tiap kemungkinan penyelewengan pajak.
1..	
2..	DAFTAR PUSTAKA
Andres, Luis. 2002. Determinants of Propensity to Tax Evasion: The Argentinean Case. University of Chicago.
Brotodihardjo, R. Santoso. 1981. Pengantar hukum Pajak. Bandung, Eresco.
Cooper, D.R, dan C.W. Emory. 1996. Business Research Methods. 5th edition. Richard D. Irwin Inc., USA.
Halim, Abdul. 2005. Secara Legal: Bolehklah Tax-Avoidance? Usahawan XXXIV. (006). Juni 2005
Harahap, Abdul Asri. 2003. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik. Jakarta: Integrita Dinamika Preas.
Larry dkk. 1994. Dictionary of Tax Terms. New York: Barron’s Bussiness.
Munawir. 1992. Perpajakan. Yogyakarta. Liberty.
PPA FE UMY. 2006. Materi workshop matakuliah dan praktikum akuntansi manajemen pemerintah daerah untuk dosen akuntansi sektor publik.
Sadhani, Djazoeli. Bisnis Indonesia Senin, 23 Mei 2005. Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak.
Suandy, Erly. 2003. Perencanaan Pajak. Salemba Empat Jakarta.
Waluyo dan Ilyas, Wirawan. 2000. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat Jakarta.
Wartick, Martha L. 1994. Legislative justification and the Perceived Fairness of Tax Law Changes: a Referent Cognitions Theory Approach. The Journal of the American Taxation Association. 16. (2):106-123.
http://www. irs. com
http://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak download tanggal 24 April 2007.

Gambar-1

PERTENTANGAN DIAMETRAL FISKUS DAN PEMBAYAR PAJAK

SETORAN PAJAK

PEMBAYAR PAJAK

FISKUS
 ( PEMUNGUT PAJAK )

TIDAK ADA IMBALAN LANGSUNG

TAX     PLANNING

TAX  AVOIDANCE

TAX  EVASION

KECENDERUNGAN
PERSONAL MENGHINDARI PAJAK

PERATURAN  DAN PELASANAAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

Keadilan sistem perpajakan

Ketepatan Alokasi Pengeluaran Pemerintah

Kemungkinan terdeteksinya ketidkapatuhan pajak

Teknologi  & Informasi Perpajakan

Kerangka Pikir Penelitian

Gambar-2
Pengujian Heteroskedastisitas