DIBUTUHKAN 
CARA BERFIKIR HUKUM SOSIO-FILSAFATI

Penegakan hukum menjadi harga mutlak bagi presiden mendatang untuk ditegakkan. Namun, ada banyak mata rantai yang mengitari sulitnya penegakan hukum. Berbicara hukum, seolah mengurai benang ruwet.  Kecerdasan spiritual dalam penerapan hukum sangat dibutuhkan, ketika seorang penegak itu benar-benar memperhatikan aspek-aspek urgen dalam penerapannya. Pembuatan hukum yang baik sangat dipengaruhi oleh mental pembuat hukum tersebut itu sendiri. Tak terkecuali, penegak hukum ketika menyikapi sistem masih normatif sekali dan belum menggunakan cara berfikir yang falsafati Bagaimana konfigurasi hukum yang ada di Indonesia yang menjadi agenda presiden mendatang? Berikut wawancara  reporter Bestari Khusnul Amin dengan guru besar ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Muslan Abdurrahman, S.H., M.Si.

Menurut Anda, agenda penting apa yang perlu dilakukan oleh presiden terpilih 2009? 
Presiden terpilih 2009 adalah presiden yang juga terpilih dalam 2004. Sudah banyak diketahui dalam banyak media, ketika masih masa kampanye sering menggunakan kata ‘lanjutkan’. Kata tersebut sama-sama difahami, baik oleh kita sebagai rakyat biasa maupun calon presiden bersangkutan, untuk melanjutkan capaian prestasi dalam kepemimpinan lima tahun lalu dan mengoreksi hal-hal yang kurang berhasil untuk kemudian sebagai perbaikan lima tahun ke depan. Jargon ‘lanjutkan’ tersebut sudah melekat erat di telinga rakyat kita, dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) mau tidak mau harus komitmen dengan itu. Biar bagaimanapun juga, rakyat selama kurang lebih lima tahun sudah melihat banyak keberhasilan SBY dan melanjutkan tingkat capaian ke level yang lebih tinggi merupakan kewajibannya. Dalam hal ini, ada kewajiban moral yang harus diwujudkan secara nyata melalui kata ‘lanjutkan’. 

Bagaimana dengan agenda penegakan hukum yang selama ini dilakukan dan apa PR bagi presiden mendatang?
Spesifik kepada persoalan penegakan hukum, sejauh ini masih saja terjadi Kasih Uang Habis Perkara (KUHP, red). Terdapat juga pemaknaan KUHP itu Kasih Uang Hukumannya Pendek. Dua plesetan akronim tersebut bukan tanpa alasan muncul. Tapi memang sudah terwujud dalam berbagai perkara hukum. Oleh karenanya, dua hal itu harus hilang dan dilenyapkan. Kewenangan paling atas itu dimiliki oleh seorang presiden, dan dia harus berani menyatakan kepada para jaksa untuk tidak ”gelap mata” ketika ada terdakwa yang mengiming-imingi uang besar. Sehingga makna ’lanjutkan’ tidak lagi mengakronimkan KUHP dengan Kasih Uang Habis Perkara ataupun Kasih Uang Hukumannya Pendek. Jadi, PR besar presiden mendatang adalah menegakkan hukum setegak-tegaknya dengan tanpa pandang bulu. Sampai kerabat pun andai kata melanggar harus dihukum. Jika tidak, maka hal tersebut dapat menjadi bumerang bagi dirinya dan akan berpengaruh terhadap pemimpin generasi selanjutnya. Ketidakadilan juga dapat memicu orang-orang kecil (rakyat biasa, red) untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil. Misalnya, seperti melanggar norma hukum karena dalam keadaan keterpaksaan kemiskinan dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan yang ungkapkan Donald Black yang menyebutkan bahwa hukum itu dekat dengan kekuasaan politik, ekonomi. Dalam masa kekuasaan SBY lima tahun yang lalu, hal tersebut terjadi, bahwa hukum masih dominan dengan kekuasaan dan cenderung mengesampingkan rakyat. Menjadikan hukum tidak hanya memihak kekuasaan inilah garapan lima tahun ke depan.

Apa kendala utama untuk mewujudkan itu semua?
Kendala terbesar secara teknis adalah pada mental para aparat penegak yang masih seperti itu. Karena itu perlu ada pembenahan teknis misal masalah kesejahteraan hidup itu perlu diperhatikan betul. Sebut saja polisi yang memiliki tugas turun ke jalan tiap hari, dengan kepanasan dan tidak begitu disukai masyarakat ditambah kesejahteraan hidup tidak didapat, maka yang ada mereka (penegak hukum, red) secara mental akan ambruk. Meskipun itu tidak bisa menjadi pembenaran bagi polisi untuk melakukan “pelanggaran” terhadap tugasnya, tapi sejatinya mereka pun harus tetap menjalankan tugasnya dengan baik meski kondisinya seperti itu. Yang kedua adalah pada perbaikan sistem dengan pengadaan pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum agar lebih jelas, tegas yang bisa mengontol mereka. Dan yang ketiga, sanksi harus jelas tanpa pandang bulu. Jika salah satu dari tiga hal tersebut masih pincang, maka penegakan hukum yang sesungguhnya sulit tercapai. 
Pada sisi yang lain, perlunya penciptaan aparat hukum yang cerdas, dalam hal ini adalah hakim. Hakim harus memiliki tingkat intelektualitas yang baik, mampu menyelami persoalan dalam berbagai kaca mata. Sejauh ini, hakim di Indonesia masih terjebak dalam cara berpikir yang normatif, yang ketika menyelesaikan persoalan sangat kaku dengan dasar hukum yang tertulis tanpa mempertimbangkan hal lain yang menjadi unsur kemanusiaan. Gaya berpikir benar-salah, hitam-putih itu gaya berpikir normatif, dan hakim kita kebanyakan seperti itu. Sebuah contoh, terdapat seorang yang melakukan perjuangan untuk membela diri atau membela orang lain, tapi karena tidak ada undang-undang atau asas yang menjadi dasar pijakannya, atau terdapat seorang yang melakukan pelanggaran, tapi karena secara asas dia tidak memenuhi tuntutan, maka ia dapat bebas. Hal tersebut tentu menjadi salah kaprah dan dimanfaatkan seenaknya oleh orang yang faham hukum dan perundang-undangan. 
Sewaktu pak Harto (presiden RI ke 2,red) turun, banyak tuntutan mengarah kepadanya. Salah satunya adalah masalah 7 yayasan yang pernah dikelola Pak Harto, karena Pak Harto dan penasihat hukumnya tahu bahwa terdapat asas hukum yang disebut in absentia, dalam asas ini menyebutkan bahwa orang tidak boleh diadili tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Bisa jadi dalam kasus ini, Pak Harto beserta penasihat hukumnya. Main kong-kalikong dengan dokter untuk menyatakan atau memberikan bukti bahwa Pak Harto sakit. Kalau uang sudah bicara, apa pun bisa terjadi. Saat persidangan, bisa saja saksi ahli, dokter, hadir dalam persidangan dan memberi kesaksian bahwa Pak Harto sakit dan tidak bisa hadir dalam persidangan, bebas perkara. Inilah asas in absentia yang tentunya dapat menyelamatkan orang yang jelas-jelas bersalah dan dapat merugikan bangsa kita. Lihat saja, waktu itu Pak Harto tidak menghadiri sidang kurang lebih 2 sampai 3 kali dengan alasan yang sama, sakit. Dan sidang selalu ditunda dan ditunda. Sampai kemudian saya menulis dalam media massa “adili Pak Harto dengan hadir atau tidak hadirnya di persidangan, tinggalkan asas in absentia”.  Ide saya waktu itu,  jika Pak Harto dipanggil satu kali, dua kali tidak hadir, anggap domisili Pak Harto tidak jelas. Setelah tulisan saya tersebut dimuat, saya dikritik banyak orang. Nggak bisa menganggap domisili Pak Harto tidak jelas, wong dia ada di Cendana kok. Bisa menganggap domisili tidak jelas. Kalau orang kecil sakit dan tidak bisa ikut persidangan, itu sakit beneran. Dia meminta saudara atau kerabat lainnya untuk hadir dalam persidangan dan memberikan kesaksian sakit, itu sakit beneran. Dia tidak bisa bisa beli dokter, jadi meminta bantuan orang tersebut. 
Dalam konteks ini, tentu asas in absentia bisa dipakai dan berjalan. Tapi jika dalam contoh yang pertama, mantan penguasa yang masih memiliki sisa-sisa kekuasaan, tentu asas tersebut sangat merugikan banyak orang. Jadi menurut saya, jika penguasa yang terlibat pelanggaran itu dipanggil pertama tidak datang, dipanggil kedua tidak datang, sampai panggilan keempat tidak datang, maka anggap saja terdakwa tersebut domisilinya tidak tetap dan dapat diputus tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Artinya, dari sekian kasus tersebut menunjukkan cara berpikir hakim Indonesia masih normatif. Jika redaksi undang-undangnya berbunyi begitu, penggunaannya juga begitu. 
Persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah filsafat penggunaan dasar berpikir dalam memutuskan hukum. Saya pikir filsafat yang digunakan Satjipto Raharja yang kemudian banyak saya tiru merupakan bentuk berpikir filsafat hukum yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia. Dalam bahasa filsafat disebutkan, hukum itu untuk siapa? Kalau manusia untuk hukum, itulah kasus Pak Harto tadi. Manusia untuk hukum itu memiliki makna manusia lebih dikedepankan. Perhatikan saja kasusnya Pak Harto, ketika hukum mau ditegakkan, mereka (Pak Harto dan pendukungnya, red) mengatakan asasnya begini kok, jadi hukum tidak bisa ditegakkan karena asas tersebut. Kalau hukum untuk manusia, maka hukum itu akan dapat ditegakkan terhadap manusia, meski ada asas in absentia. Jadi makna filosofi hukum untuk manusia, dalam konteks kasus Pak Harto adalah menegakkan hukum karena demi kepentingan bangsa. Ide yang berangkat pemikiran filsafat itulah yang sering saya tularkan kepada mahasiswa. Karena rupanya, pendidikan hukum S-1 pun itu masih sangat kental dengan gaya berpikir normatif, meski sebenarnya itu tidak salah, namun perlu ada kecerdasan intelektual untuk mengiringi pengetahuan normatif tersebut ketika menghadapi kasus hukum.  

Bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan penyelesaian persoalan korupsi selama ini? Apakah masih terkesan “tebang pilih”?
Memang dalam penyelesaian hukum di Indonesia, tebang pilih dalam pengertian memperlakukan spesial kepada yang the have itu, masih sangat kentara. Sebagaimana konsep Donald Black yang menyebutkan hukum itu dekat dengan kekuasaan ekonomi dan politik, maka para tersangka pelanggaran yang memiliki kekuasaan dan kekayaan akan mempermainkan hukum. Betapa pun upaya dilakukan untuk menembus orang tersebut, karena kekuasaan ekonomi, politik itulah sehingga sukar dilakukan. Alhasil, orang kecil yang geram dan kecewa dengan penyelesaian kasus korupsi menjadi naik darah untuk melakukan demonstrasi, pengrusakan. Bukan karena tidak tahu kalau itu salah (demo anarkis, red), tapi karena sakit hati yang begitu dalam terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia itulah yang memicu kemarahan. Dan akhirnya mereka dianggap masuk kategori melakukan pelanggaran hukum, melakukan kriminal, padahal hal tersebut terjadi karena penegakan hukum yang dianggap masih mengecewakan. 
Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh rakyat kecil merupakan kesalahan, itu benar adanya. Tapi bukan serta merta hukum diberlakukan untuk menyeret mereka. Sosiologi hukum itu akan dapat menjelaskan hal tersebut. Dengan kacamata inilah akan menelisik kenapa rakyat kecil melakukan pelanggaran hukum, apa faktor penyebab pengrusakan dan seterusnya, dari sinilah akan ditemukan penyelesaian yang komprehensif, bukan dengan logika tumpul. 
Cara seperti inilah yang jarang diungkap dalam persidangan. Hakim kebanyakan masih melihat masalah sebagai sebuah kesalahan dan kebenaran yang lahir tiba-tiba dan jarang mengungkap seluk-beluk lahirnya. Oleh karenanya, peran perguruan tinggi hukum sangat penting untuk membentuk pola pikir yang lebih luas, tidak sekadar menyalahkan orang kecil yang secara kasat mata bersalah dan memroses hukum lama penguasa yang pandai memutar balikkan fakta. Lemahnya perguruan tinggi hukum di Indonesia antara kebutuhan mahasiswa tidak match dengan kenyataan hidup di sekitar mereka. Seharusnya antara perguruan tinggi dengan lingkungan tinggal itu saling mengisi. Antara konsumsi keilmuan dan kebutuhan praktiknya itu tidak ketemu.

Apa penjelasan Anda terkait dengan pendapat penerapan hukum yang ada di Indonesia belakangan ini dinilai cenderung menjauhi negara?
Asas negara kita ini sudah luar biasa. Silakan perhatikan mulai dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusywaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Betapa luar biasanya para founding fathers kita dalam merumuskan lima asas tersebut yang dapat menyatukan beragamnya suku, budaya, bahasa, dan agama. Tapi sayangnya, dari kelima kaidah bagus tersebut belum mampu menciptakan perilaku hukum yang baik. Bukankah kita sebagai orang Islam tidak menolak lima asas ini? Kalau mau dilihat, bahkan sebenarnya lima asas ini merupakan terjemahan dari isi yang terdapat dalam al-Quran itu sendiri. Kalau tidak ada aturan perundangan yang baik, maka asas yang lima dan al-Quran sebagai dasar tidak bisa berjalan. Dalam pembuatan aturan perundangan itu sering terjadi konflik, politiknya besar, itulah yang menjadikan peraturan perundangan tidak sejalan dengan pancasila atau menjauhi negara. Dalam birokrasi kita, perancangan atau proses pembuatan perundangan ditentukan atau dibentuk oleh frkasi. Fraksi-fraksi tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan dibanding melihat lima asas negara tersebut. Ketika terjadi bentrok/silang pendapat antar fraksi, bukannya kembali ke atas (asas negara, red), malah menggunakan voting, proses negosiasi, yang kesemuanya itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan pengaruh politik. Pasca reformasi, mana ada orang bicara tentang Pancasila ketika bentrok? Akhirnya jalan politik dipilih untuk memenangkan kepentingan golongannya tersebut. Dari sini, sehingga saya memiliki ide mustinya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sampai sekarang, dalam perundangan kita masih disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Banyak disitir para elit, negara kita adalah negara hukum, makanya hukum harus ditegakkan. Bisa saja orang ngomong seperti itu, tapi apa mereka faham dengan yang dimaksud hukum di situ. Padahal hukum sendiri kan dibangun berdasar konfigurasi politik. Sehingga tabu menilai adil dan tidak adil karena jumlah fraksi yang bilang adil dan tidak adil itu berpengaruh besar, bukan landasan pancasilanya. Karena itulah, dalam perundangan perlu ditetapkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum yang berdasarkan pancasila, ini untuk megontrol penerapan hukumnya, untuk mengontrol pembuatan hukumnya. 

Apakah penegakan hukum sudah dilakukan karena banyak koruptor yang masih punya jabatan? Bagaimana pendapat Anda?
Seorang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana itu tidak boleh menempati jabatan. Termasuk juga koruptor, kalau sudah diadili dan dihukum, jabatan publiknya harus dilepas. Kalau ini terjadi, maka sebenarnya presiden harus memiliki tindakan yang tegas. Presiden harus benar-benar melihat sudut-sudut sempit yang membuat mereka tetap bertahan di jabatan publiknya tersebut dan melepas jabatannya tersebut.

Apa sebenarnya kelemahan utama sistem  hukum di Indonesia dan bagaimana mengatasinya?  
Kelemahan sistem hukum di Indonesia sebenarnya ada pada proses perbuatan hukum itu sendiri. Ini harus dilihat dulu sebelum ada penegak, sebelum penegak bekerja sistem harus diracik dengan baik dulu. Di samping juga pada cara berfikir penegak ketika menyikapi sistem masih normatif sekali dan belum menggunakan cara berfikir yang falsafati. Cara mengatasinya menurut saya, bidang akademisi harus digarap dulu. Bagi akademisi yang baru menempuh S-1 harus banyak bersentuhan dengan gaya berfikir sosio filsafati. Di samping gaya normatif yang tetap harus diperhatikan pula. Kalau sarjana-sarjana hukum memiliki gaya berfikir demikian, maka sistem hukum di Indonesia akan lebih baik. Proses pemikiran hukum akan tercipta lebih baik. Kalau ini belum beres, maka akan berimbas pada masalah yang lainnya. Selain itu, solusi jangka pendek adalah bagi para penegak hukum supaya menghindari pada ladang-ladang yang disinyalir berbau politik, jauhi kekuasaan politik, ekonomi. Solusi terakhir adalah secara teknis, sejahterakan mereka, petugas-petugas penegak hukum tersebut. Ketiga mata rantai ini harus diperhatikan betul, jangan sampai pincang. 

Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar, Anda pernah mengatakan bahwa kita perlu menerapkan kecerdasan spiritual daripada sekadar logika dan perasaan. Bisa dijelaskan lebih konkrit? 
Kecerdasan spiritual dalam penerapan hukum dimaksudkan ketika seorang penegak itu benar-benar memperhatikan aspek-aspek urgen dalam penerapannya. Pembuatan hukum yang baik sangat dipengaruhi oleh mental pembuat hukum tersebut. Sehingga kecerdasan spiritual merupakan modal penting bagi kelangsungan hukum disamping sebenarnya logika dan perasaan juga diperlukan. Harapan saya adalah hukum tidak hanya ditegakkan berdasar catatan-catatan normatif yang dibuat dengan logika dan perasaan saja. Tapi lebih dari itu perlu memperhatikan unsur spiritual juga. Munculnya kecerdasan spiritual tidak lepas dari gaya berfikir filsafati tadi.