PETA BARU 
IDEOLOGI PARTAI POLITIK INDONESIA

Asep Nurjaman

Political parties, although they have been existed for periods of time, they do not still develop yet because there is no material-based social structure. Thus, when they came to reformation era, political parties still needed symbols as medium to lead people in structuring action system and ways in interpreting political reality so that it will be fit to the party’s interest. I this context, ideology become very important in building relationship between party and the people. Therefore, dynamics and political affiliation which is more on party and people are still determined by both cultural equality and divergence in certain groups of people.

 
Dalam pemetaan Ideologi politik di Indonesia, kita bisa menelusurinya dengan memahami berbagai pemikiran yang telah dikemukakan oleh para tokoh politik maupun akademisi pada era tahun 1950-an. Dari kalangan politisi, Soekarno (1964) memetakan ideologi partai politik ke dalam Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom), dimana kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI. Dari kalangan akademisi, Feith dan Castles (1970) menyodorkan pembagian yang lebih kompleks untuk ‘Sungai Budaya” tahun 1950-an, yaitu, Nasionalisme Radikal (PNI), Tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), Sosialisme Demokratis (PNI-Masyumi) dan Komunisme (PKI). 
Mencoba mengikuti Feith dan Castles, Dhakidae (1999) membagi masyarakat ke dalam empat kelompok, yaitu kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme  (PRD). Sedangkan Suryadinata (2002) mengkristalkan kembali pemikiran dan aliran politik yang ada ke dalam dua kategori besar, yaitu, Pancasila dan Islam Politik (Political Islam).
Formulasi Feith (1970) mengungkap lima kutub aliran, yaitu, Islam, Nasionalisme Radikal, Sosialisme, Komunisme, dan Tradisionalisme Jawa. Tumbuhnya kelima aliran itu dipengaruhi oleh dua sumber utama, yakni: khasanah Barat (modern) dan domestik (Hindu-Budha dan Islam). Dari situlah mengejawantah heterogenitas partai. Feith melihat kelima aliran itu saling terkait (cross-cutting). Nasionalisme radikal dengan representasi PNI terkait dengan NU; Islam dengan representasi Masyumi bersama NU; Tradisionalisme Jawa dengan representasi Partindo terkait PNI dan NU; sedangkan sosialisme demokrat dengan representasi PSI terkait Masyumi dan PNI. Kecuali aliran komunisme yang diwakili PKI yang menjadi kutub terpisah sendiri. Pola penggolongan Feith tersebut tampaknya mendobrak kesemerawutan pandangan ideologi yang kaku. 
Pendapat di atas mengingatkan pemikiran aliran yang justru jauh lebih dahulu dikemukakan Soekarno sekitar tahun 1920-an, yang melihat kemungkinan pertemuan dan perpaduan antara berbagai kutub politik ideologis. Pemikiran Soekarno mengemukakan tiga aliran politik besar yang menurutnya berjasa mengantar Indonesia ke gerbang kemerdekaan, yaitu: Islam, Nasionalisme, dan Marxisme. Ketika Soekarno menerapkan kekuasaan demokrasi terpimpin, ketiga aliran itu dikemasnya menjadi doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis). 
Sebenarnya pendekatan aliran seperti model Geertz, Feith, dan Soekarno itu sudah banyak mendapatkan kritik karena dianggap hanya mewakili potret masyarakat Jawa dan sejak keruntuhan Orde Baru. Model itu dianggap sudah tertinggal dari perkembangan politik kontemporer. Meski demikian, teori politik aliran bagaimanapun masih tetap dipakai sebagai kerangka perspektif dalam memahami basis pemilahan orientasi politik atau pengelompokan religio-sosial, serta hubungan sistem kepercayaan dan realitas politik. 
Dalam realitasnya, kehadiran partai-partai politik di negeri kita baik pada Pemilu 1999 maupun 2004 selalu mencerminkan kedua aliran tersebut yaitu Partai Nasionalis dan Partai Agama, dalam hal ini Islam. Karena itu lalu ada penyebutan “partai sekuler” untuk yang berada di kubu Nasionalis, dan “partai Islam” untuk yang berada di kubu religius.

Ideologi Partai Politik Pasca Reformasi
Dari 48 partai politik pada pemilu 1999 tercatat ada 10 partai politik yang secara formal berasaskan Islam. Sementara yang lainnya berasaskan Pancasila dan dua partai yang berasaskan gabungan antara Pancasila dan Islam. Kategorisasi ideologis yang didasarkan pada asas partai yang secara formal tercantum dalam AD/ART tidak akan mampu mendalami secara substantif dari partai politik yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa walaupun ada partai yang secara formal mencantumkan asas selain Islam, namun dalam praktiknya basis massa mereka adalah pemilih Islam. Di sisi lain, figur-figur elit partai dilihat dari latar belakang keagamaannya termasuk tokoh-tokoh yang tidak diragukan lagi keberpihakannya terhadap Islam. Sebagai contoh PAN yang didirikan oleh Amin Rais yang punya latar belakang sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah, termasuk PKB, ada Gus Dur yang merupakan tokoh Islam mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama. Begitupun ada beberapa partai yang dibangun, walaupun tidak mengatasnamakan partai Islam, tapi konstituen yang dibidiknya adalah konstituen Islam.

Tabel 1. Nama Partai Politik dan Azas Partai
No.	Nama Partai	Azas Partai	
1	Partai Indonesia Baru (PIB)	Pancasila			
2	Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA)	Pancasila			
3	PNI Supeni	Pancasila			
4	Partai Aliansi Demokrasi Indonesia (PADI)	Pancasila			
5	Partai Kebangkitan Muslimin Indonesia (KAMI)		Islam		
6	Partai Umat Islam (PUI)		Islam		
7	Partai Kebangkitan Umat (PKU)			Pancasila dan Akidah Islam	
8	Partai MASYUMI BARU		Islam		
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**		Islam		
10	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)		Islam		
11	PDI PERJUANGAN * *	Pancasila			
12	Partai Abul Yatama (PAY)	Pancasila			
13	Partai Kebangkitan Merdeka (PKM)	Pancasila			
14	Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)	Pancasila			
15	Partai Amanat Nasional (PAN)**	Pancsila			
16	Partai Rakyat Demokratik (PRD)			Sosial Demokrasi Kerakyatan	
17	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII 1905)		Islam		
18	Partai Katolik Demokrat (PKD)	Pancasila			
19	Partai Pilihan Rakyat (PILAR)	Pancasila			
20	Partai Rakyat Indonesia (PARI)	Pancasila			
21	Partai Partai Politik  Islam Indonesia MASYUMI 		Islam		
22	Partai Bulan Bintang (PBB)**		Islam		
23	Partai Solidaritas Pekerja (PSP)	Pancasila			
24	Partai Keadilan (PK)		Islam		
25	Partai Nahdatul Umat (PNU)			Pancasila dan Akidah Islam	
26	PNI PRON MARHAENIS	Pancasila			
27	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	Pancasila			
28	Partai REPUBLIK	Pancasila			
29	Partai Islam Demokrat (PID)	Pancasila			
30	PNI MASSA MARHAEN	Pancasila			
31	Partai Musyawarah Rakyat Indonesia (PMURBA)	Pancasila			
32	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	Pancasila			
33	Partai GOLKAR**	Pancasila			
34	Partai Persatuan (PP)		Islam		
35	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**	Pancasila			
36	Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)			Demokrasi Religius	
37	Partai Buruh Nasional (PBN)	Pancasila			
38	Partai MKGR	Pancasila			
39	Partai Daulat Rakyat (PDR)	Pancasila			
40	P artai CINTA DAMAI	Pancasila			
41	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	Pancasila			
42	Partai Solidaritas Sekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	Pancasila			
43	Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)	Pancasila			
44	 Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI)	Pancasila			
45	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)	Pancasila			
46	Partai Nasional Demokrat (PND)	Pancasila			
47	Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI)	Pancasila			
48	Partai Pekerja Indonesia (PPI)	Pancasila			
Sumber: Jawa Pos, Selasa 25 September 2007	
Di sisi lain, Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono (2004) mencatat pemilahan ideologi partai politik kedalam enam kelompok, yaitu Islam Tradisionalis, Islam Modern, Nasionalis, Sosial Demokrat, Marhaenisme, dan Kristen. Apa yang dikemukakan oleh Hidayat dan Haryono merupakan gambaran ideologi partai politik sebagaimana yang dipaparkan dalam visi, misi, serta platform partai politiknya. Walaupun demikian apa yang dikemukakan dalam platform partai tidak selamanya merupakan cerminan dan ideologi partai politik. Banyak partai politik yang tidak selaras antara asas partai dengan realitas pemilih dan flatform serta program-program partai. Lebih jauh, tingkah laku elit politik, kadang tidak mencerminkan ideologi dari partai yang diusungnya.

Tabel 2. Peta Ideologi 24 Partai Peserta Pemilu 2004
(Versi Komarudin Hidayat dan Yudhie Haryono)
No.	Ideologi	Partai Politik	
01.	Islam Tradisonalis	Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa.	
02.	Islam Modern	Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang.	
03.	Nasionalis	Partai Golkar, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka.	
04.	Sosial Demokrat	Partai Indonesia Baru, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan.	
05.	Marhaenisme	PDI-P, PNBK, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme.	
06.	Kristen	Partai Damai Sejahtera.	
Sumber: Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono (2004). 

Sementara Riswanda Imawan (2004), dengan menggunakan model versi Daniel Dhakidae, juga menggambarkan tipologi partai politik pada pemilu 1999. Tipologi yang dikemukakan  Riswanda memberikan gambaran yang lebih utuh karena dia tidak hanya menampilkan wajah ideologi partai yang berdasar sektarian  yaitu agama, namun juga ditampilkan sisi lain berupa developmentalisme yang menjadi bagian dari ideologi kapitalis yang punya pesan mengedapankan pembangunan ekonomi. Menurut Riswanda, partai sektarian yang cenderung ke arah developmenalis adalah PPP, PKB, PBB, PDKB, PK, dan Partai Krisna. Sementara partai nasionalis yang cenderung kearah developmenalis adalah partai Golkar. Partai Sektarian yang cenderung ke arah kelas adalah PAN, dan Partai Nasionlis yang cenderung ke arah kelas adalah PDIP dan PRD.

Agama

Nasionalisme

Kelas

Developmen

talisme

PRD

Golkar

PDI

-

P

PAN

PKB

PPP, PBB, PK, PDKB, KRISNA

Gambar 1. Tipologi Parpol Dalam Pemilu 1999 Versi Daniel Dhakidae (Riswanda Imawan 2004)

Sementara penulis mengkatagorisasikan partai berdasarkan basis ideologinya sebagai berikut: Islam, Nasionalis Sekuler, Nasionalis Religius, dan Kristen. Secara umum basis massa partai berhaluan Islam berasal dari pemilih aantri baik modernis maupun tradisional, basis massa partai berhaluan nasionalis berasal dari pemilih abangan, basis massa pemilu partai berhaluan nasionalis religius berasal dari pemilih santri, abangan, kristiani dan lain-lain, sementara partai yang berhaluan Kristen berasal dari pemilih Kristen.
Pemilu Tahun  2004 yang diikuti oleh 24 partai, berdasarkan orientasi politik dan ideologi, partai politik yang  dapat dikategorikan sebagai partai Islam yaitu Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan,  Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera,  Partai Bulan Bintang, Partai Sarikat Indonesia. Bagi pemilih santri sangat tidak mungkin untuk memilih partai yang berhaluan nasionalis sekuler. Hal ini didasarkan pada bedanya orientasi politik mereka, dan dalam kehidupan keseharian baik pemilih abangan maupun santri yang walaupun ada partautan secara kultural, khususnya dalam ritual, namun masing-masing sudah membangun identifikasi politiknya sendiri. 
Partai Nasionalis Sekuler yaitu, PDI-P, PNBK, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme. Basis pemilih partai tersebut banyak datang dari kalangan abangan. Walaupun PDIP berusaha untuk menggaet pemilih santri dengan memunculkan wadah bagi berkumpulnya pemilih Islam seperti Jamah Muslimin (Jamus) dan sekarang Baitul Muslimin (Bamus), namun upaya ini tidak banyak mendapatkan hasil karena para pemilih santri punya hambatan spikologis untuk memilih PDIP yang nota bene banyak dihuni oleh kelompok abangan.  
Partai Nasionalis Religius yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar,  Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka. Partai Indonesia Baru, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. Bagi partai yang berhaluan Nasionalis Religius, segmen pemilihnya datang dari berbagai elemen. Baik kalangan santri, abangan, maupun kelompok  beragama lain dapat masuk menjadi bagian dari pemilih Partai Nasionalis Religius. Khususnya Partai Golkar yang dalam pemiliu 2004 menjadi pemenang, basis dukungan pemilihnya banyak yang datang dari kalangan santri maupun abangan. 
Partai Kristen yaitu Partai Damai Sejahtera. Basis dukungan partai Kristen sangat eksklusif, yaitu hanya pemilih yang berlatar keagamaan Kristen. Dapat dipastikan bahwa mereka yang Islam tidak akan memilih partai yang memang berasal dari kalangan Kristiani. Bahkan mereka yang abangan pun, kalau harus memilih sangat sukar bagi mereka untuk menjadi bagian dari pendukung partai berhaluan Kristen, karena walaupun mereka abangan tapi mereka masih menyebut dirinya sebagai orang Islam. Oleh karena itu maka, Kristen menjadi bagian ideologi tersendiri dari pentas politik kepartaian di Indonesia. Sementara agama-agama lain, tidak membangun identitas politik sendiri karena secara kuantitas pemeluk tidaklah signifikan. Banyak pemilih dari pemeluk agama selain Islam dan Kristen menjadi pendukung partai yang bersifat nasionalis religius. Keberadaan pemilih selain Islam dan Kristen sangat sulit dideteksi kemana pilihan politiknya berlabuh, akan tetapi yang jelas mereka sangat sulit untuk memilih partai Islam atau pun partai Kristen seperti PDS. 
Berdasar kenyataan tersebut, penulis berupaya untuk mengelompokan ideologi partai politik, khususnya partai politik perserta pemilu 2004, kedalam empat kategori, yaitu partai yang berideologi Islam, Partai yang berideologi Nasionalis Sekuler, Partai yang berideologi Nasionalis Religius, serta partai yang berideologi Kristen.

Tabel 3. Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2004
No.	Ideologi	Partai Politik	
01.	Islam 	Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, 	
02.	Nasionalis Religius 	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Sarikat Indonesia, Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka, Partai Indonesia Baru, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan.	
03.	Nasionalis Sekuler	PDI-P, PNBK, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Sosial Demokrat.	
04.	Kristen	Partai Damai Sejahtera	

Keterangan: Bagi pemilih Islam, hasil survey menunjukan 90% yang mencoblos PKB menganggap partai ini adalah Partai Islam, sebaliknya 70 % yang mencoblos PAN menganggap Partai ini adalah Partai Nasionalis. Kedua partai ini, kalau dilihat secara historis dan sosiologis, maka menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai partai Islam.

Kalau kita kaji lebih jauh dengan mengunakan pendekatan proses pembentukan partai, akan kita temukan bahwa partai politik terbagi kedalam dua kutub yaitu partai elit dan partai massa (Riswanda, 2004). Partai elit atau caucus party  adalah partai yang dibentuk oleh elit. Sejarahnya diawali dengan partai yang dibentuk para bangsawan (elit) yang beroperasi secara top-down dengan fungsi utamanya memobilisasi massa bagi legitimasi kekuasaan. Sementara partai massa (mass party), merupakan partai bentukan masyarakat. Partai massa beroperasi secara botton-up dengan fungsi utamanya adalah menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke dalam sistem politik. 
Dalam pemilu 2004, kalau kita analisis, partai elit umumnya melakukan kampanye berdasarkan pada program yang akan mereka perjuangkan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mampu membangun partai secara instan dari basis massa yang jelas dan dengan orientasi ideologi yang jelas dan kuat. Oleh karena itu mereka harus membuat satu isu maupun program yang akan diperjuangkan sebagai alat mobolisasi massa. Sementara, partai massa bergerak dari basis massa yang jelas dan mempunyai jumlah pendukung relatif besar dengan ideologi yang jelas dan kuat. Partai ini hanya berusaha untuk memperjuangkan aspirasi dari konstituennya, yang menjadi penopang utama dari partai tersebut. 
Satu hal yang patut dipahami, karakteristik keberagamaan, khususnya bagi kelompok santri tradisional, ada pertautan yang khas dengan kelompok abangan. Banyak dari kelompok abangan lemah, juga mengikuti aktivitas keagamaan atau ritual keagamaan yang dijalankan santri tradisional. Oleh karena itu, ada kecenderungan pilihan politik dari kelompok santri yang lemah memilih Partai Nasionalis. Sebaliknya bagi kelompok abangan yang lemah memilih partai Islam. Partai politik yang menjadi simbol pemilih abangan adalah PDIP, sementara yang menjadi simbol pemilih santri tradisional adalah PKB, simbol untuk pemilih santri modernis adalah PAN, PKS, dan PBB. 

Daftar Pustaka
Abdullah, Taufik (ed). Agama dan perubahan Sosial. Jakarta: Rajawali Press. 1983.

Ali, Fachry.  “How State Comes to the People?: The Acehnese and the New Order State”. A Paper presented at the Indonesian Study group, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU, Canberra, 8 June 1994.

________. “Keharusan Demokratisasi dalam Islam di Indonesia”. A paper presented at a seminar held in LIPI by Majelis Sinergi Kalam, ICMI, Jakarta. 1994.

_______.  “Pengaruh Aliran Dalam politik Indonesia”, unpublished paper. 1996.

Alford, Roberth R. Party and Society. Chicago: Rand McNally and Company. 1963.

Anderson, Benedict R. O’G. “The Idea of Power in Javanese Power”  dalam  Benedict R. O’G. Anderson Culture and Politics in Indonesia. Ithaca and London: Cornell University Press. 1990.

_______. Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia. Ithaca and London: Cornell University Press. 1990.

_______. & Audrey Kahin. Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to Debate. New York: Cornell Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University.

Azra, Azyumardi.  Reposisi Hubungan Agama dan Negara. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002.

_______ et tal. Pergulatan Partai Politik Di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2004.

Barton, Greg and dan Greg Fealy (ed)   Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia. Centre of Southeast Asian Studies. Monash University. 1996. 

Binder, Leonard   “Islamic Tradition and Politics: The Kyai and the Alim”, Comparative Study in Society and History. 1959.

_______. et al. Crises and Sequences in Political Development. New Jersey: Princeton University Press. 1971.

Bruinessen, Martin van. NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta: LKiS. 1994.

Bulkin, Farchan.  State and Society: Indonesian Politics Under the New Order (1966-1978). Ph.D. Diss. Seattle: University of Wahsington. 1983.

Dhakidae, Daniel. “Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program”. Dalam Tim Penelitian Litbang Kompas (ed.). Edisi Pemilihan Umum. Jakarta: Litbang Kompas. 1999.

Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara:Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina. 1988.

Feith, Herbert. "Introduction". In Feith and Castle, Lance (ed). Indonesian Political Thinking, 1945–1965. Ithaca: Cornell University Press. 1970.

__________. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca and London: Cornell University Press. 1978. 

Gaffar, Afan. Javanese Voters, A Case Study of Election Under Party a Hegemonic Party System. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1992.

Geertz, Clifford. The Religion of Java. Glencoe: The Free Press. 1960.

___________.“The Javanese Kyai: The Changing Role of a Cultural Broker”, Comparative Studies in Society and History, (2): 250–256/1959.

___________. The Social History of an Indonesian Town. Cambridge, Massachusets : MIT Press.   1965.

Haidar, M Ali. Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994. 

Hagopian, N., Mark. Regime, Movements and Ideologies, New York and London: The University of Chicago Press. 1978.

Mintadireja, S., M. Masyarakat Islam dan Politik Indonesia. Jakarta: Permata Djakarta. 1971.

Mochtar, Hilmy.  Dinamika Nahdlatul Ulama: Suatu Studi Tentang Elite Kekuatan Politik Islam di Jombang Jawa Timur. Unpublished MA thesis, Gadjah Mada University, Yogyakarta. 1989.

Mujani, Saeful. Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Indonesia Pasca Demokrasi.  Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama. 2007.

Mulkan, Abdul Munir.  Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam, Dalam Prespektif Sosiologis, Jakarta: CV Rajawali. 1988.

Samson, Allan A. “Conception of Politics, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam”. in Karl D Jackson and Lucian W Pye (ed). Political Power and Communication in Indonesia. Berkeley: University of California Press. 1978.