MENAGIH REALISASI JANJI-JANJI PRESIDEN 
YANG PEDULI PERTANIAN
Sutawi

The development of agriculture still bear on three broad agendas, those are firming of food tenacity, escalation of competitive potency, and farmer’s welfare. Those three are not the new agendas in development of agriculture, but parts of president’s promise that is unproved yet. Now, agriculture society waits and asks for the realization of what the elected president had promised of caring the agriculture aspect. Care means giving facilities, service, protection, advocate, empowerment, and support to agriculture sector and the farmer. The promises are only ca be realized by a president who has vision on it. 

Pembangunan pertanian pada periode 2005-2025 diarahkan untuk mencapai visi jangka panjang: “Terwujudnya sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdayasaing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani”. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, visi dan arah pembangunan pertanian jangka panjang dan dinamika lingkungan strategis, ditetapkan visi pembangunan pertanian periode 2005-2009: “Terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan dayasaing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani”. Mengacu kepada visi pembangunan pertanian tersebut, program pembangunan pertanian tahun 2005-2009 mencakup: 
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2.	Program Pengembangan Agribisnis.
3.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditujukan dalam rangka dicapainya ketersediaan pangan yang cukup dan beragam pada tingkat nasional, regional dan rumah tangga, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Program Pengembangan Agribisnis dimaksudkan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan dayasaing yang tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk meningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan petani, pengembangan kelembagaan dan peningkatan akses petani, terhadap sumber daya usaha pertanian.
Terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai, tantangan pembangunan pertanian saat ini dan mendatang dirasakan semakin berat. Disamping masih adanya masalah yang belum terselesaikan dari kegiatan pembangunan yang lalu, telah timbul pula masalah baru sebagai konsekuensi perubahan lingkungan strategis global dan domestik, dan masalah yang timbul akibat krisis ekonomi yang dialami saat ini. Beberapa agenda yang masih perlu mendapat prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pertanian mendatang adalah pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Pemantapan Ketahanan Pangan
Dalam UU No. 7/1996 tentang Pangan disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau. Dengan demikian, ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem ketahanan pangan yang terdiri tiga subsistem, yaitu: (1) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh masyarakat, (2) distribusi pangan yang lancar dan merata, dan (3) keterjangkauan pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Permasalahan utama dalam mencapai ketahanan pangan adalah ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan keterjangkauan. 
Ketersediaan pangan jika ditinjau dari kuantitas produksi menunjukkan angka yang cenderung meningkat, baik karena kemajuan teknologi maupun bertambahnya luas panen. Deptan (2007) melaporkan produksi padi tahun 2005 mencapai 54,151 juta ton (setara 30,669 juta ton beras), jagung 12,523 juta ton, gula 1,735 juta ton, minyak goreng 5,437 juta ton, sementara produksi daging, telur, dan susu masing-masing 1,817 juta ton, 1,052 juta ton, dan 0,536 juta ton. Namun, produksi berbagai jenis pangan tidak dapat dihasilkan di semua wilayah dan tidak dapat dihasilkan setiap saat dibutuhkan. Masalah produksi yang hanya terjadi di wilayah tertentu (utamanya Jawa) dan pada waktu-waktu tertentu, mengakibatkan konsentrasi ketersediaan di sentra-sentra produksi dan pada masa-masa panen.
Keterjangkauan tercermin dari jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Data konsumsi pangan secara riil dapat menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan dan menggambarkan tingkat kecukupan pangan dalam rumah tangga. Perkembangan tingkat konsumsi pangan secara implisit juga merefleksikan tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat terhadap pangan. Tingkat kecukupan pangan antara lain dapat diindikasikan dari pemenuhan kebutuhan energi dan protein. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) tahun  2004 menganjurkan konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2000 kkal/kap/hari dan 52 g/kap/hari. Secara agregat, konsumsi energi dan protein tahun 2005 sudah lebih tinggi dari yang dianjurkan, yaitu masing-masing mencapai 2.150 kkal/kap/hari dan 60,84 g/kap/hari. Jika dilihat dari kualitas konsumsi pangan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH), konsumsi padi-padian aktual sudah lebih dari anjuran dan masih cenderung meningkat, sedangkan konsumsi kelompok pangan lain masih di bawah tingkat anjuran terutama umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur dan buah. Jika ditinjau dari struktur pengeluaran pangan, proporsi pengeluaran beras terhadap total pengeluaran pangan masih sangat dominan, terutama bagi rumah tangga rawan pangan.
Ditinjau dari ketersediaan dan keterjangkauan secara agregat penduduk Indonesia tampak tergolong tahan pangan, namun masih ditemukan rumah tangga rawan pangan di semua propinsi dengan proporsi yang relatif tinggi. Rumah tangga rawan pangan didefinisikan sebagai rumah tangga dengan konsumsi energi (ekivalen orang dewasa) ≤ 80% dari angka kecukupan energi dan dengan pangsa pengeluaran pangan > 60% dari total pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang tertuang dalam Nutrition Map of Indonesia tahun 2006, jumlah penduduk rawan pangan terendah ada di propinsi Bali yaitu sebesar 4,8 persen, dan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu mencapai 20,0 persen. Proporsi penduduk rawan pangan di semua provinsi masih diatas 10 persen, kecuali di provinsi Sumbar, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan di semua propinsi yang merupakan sentra produksi pangan seperti propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan proporsi penduduk rawan pangannya cukup tinggi.
Pola konsumsi yang relatif sama antar individu, antar waktu, dan antar daerah, mengakibatkan adanya masa-masa defisit dan lokasi-lokasi defisit pangan. Mekanisme pasar dan distribusi pangan antar lokasi serta antar waktu dengan mengandalkan ‘stok’ akan berpengaruh pada keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan, serta pada harga yang terjadi di pasar. Faktor keseimbangan yang terefleksi pada harga sangat berkaitan dengan daya beli rumah tangga terhadap pangan. Dengan demikian, meskipun komoditas pangan tersedia di pasar, namun apabila harga terlalu tinggi dan tidak terjangkau daya beli rumah tangga, maka rumah tangga tidak akan dapat mengakses pangan yang tersedia.

Peningkatan Daya Saing
	Daya saing dapat diartikan sebagai kekuatan, kemampuan, atau kesanggupan untuk bersaing. World Economic Forum dalam laporannya yang berjudul “The Global Competitiveness Report 2006– 2007” menyatakan bahwa peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index meningkat, dari peringkat ke 69 pada tahun 2005 menjadi peringkat ke 50 pada tahun 2006. Peringkat Indonesia pada tahun 2006 ini lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam (peringkat 77) dan China (peringkat 54), namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (peringkat 5), Malaysia (peringkat 26), Thailand (peringkat 35), dan India (peringkat 43). Daya saing suatu bangsa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kualitas sumberdaya manusia, teknologi, investasi dan permodalan.
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Ditinjau dari tingkat pendidikan, meskipun di Indonesia terdapat banyak perguruan tinggi pertanian, kualitas tenaga kerja pertanian tidak mengalami kemajuan. Pada tahun 1992, 50% tenaga kerja di sektor pertanian tidak tamat SD, 39% tamat SD, sedangkan yang tamat SLTP hanya 8% (BPS, 1993). Tahun 2002, yang tidak tamat SD menjadi 35% tamat SD 46% dan tamat SLTP 13% (BPS, 2003). Dibandingkan dengan sektor non pertanian pada tahun yang sama, tingkat pendidikan tenaga kerja yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD 31%, tamat SLTP sekitar 20%, dan tamat SLTA 27%. Tingginya tingkat pendidikan di sektor non pertanian ini sebagian besar berasal dari mereka yang melakukan urbanisasi atau yang meninggalkan sektor pertanian di perdesaan.
Dalam penggunaan teknologi, Indonesia menempati peringkat ke 43 dari 46 negara dalam Achievement Technology Index (Indeks Pencapaian Teknologi). Dengan peringkat ini, Indonesia dikategorikan sebagai adopter country, atau negara yang masih dalam taraf menggunakan teknologi yang diadopsi dari karya bangsa lain. Penemuan teknologi dalam wujud hasil produksi sendiri yang dapat diterapkan dalam kehidupan masih sangat rendah. Kalau peringkat Indonesia melorot menjadi 44, maka Indonesia akan disebut sebagai isolated country, atau negara yang terisolasi. Kata lainnya, Indonesia dianggap terkungkung karena tidak mampu menghasilkan produk dengan teknologi sendiri karena bisanya hanya menjadi pengguna.
Kemampuan teknologi pertanian Indonesia umumnya masih bersifat Operation Intensive (Group IV) untuk pertanian rakyat yang ditandai dengan rendahnya pemanfatan teknologi, dan Skill Intensive (Group III) untuk perusahaan pertanian yang ditandai dengan adanya adopsi teknologi impor dan perbaikan teknologi yang ada. Untuk meningkatkan daya saing perlu ada perubahan karakteristik industri menjadi Technology Intensive (Group II) yang ditandai diversifikasi dan perbaikan teknologi impor, dan bahkan sampai Brain Intensive (Group I) yang ditandai dinamisasi dan kreasi teknologi baru berdasar kemajuan ilmu pengetahuan. Berdasar pengalaman, tampaknya perlu waktu yang sangat lama bagi teknologi pertanian Indonesia untuk bisa sampai pada Brain Intensive Technology.
Dalam bidang investasi, kinerja investasi di Indonesia belum mencapai tingkat pertumbuhan seperti pada saat sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006, investasi hanya tumbuh rata-rata 1,3 persen per tahun, jauh di bawah pertumbuhannya dalam kurun waktu 1991 sampai dengan 1996, yang sebesar rata-rata 10,6 persen. Selain akibat meningkatnya persaingan dari beberapa negara tetangga dan negara di Asia lainnya dalam menarik investasi asing, pertumbuhan yang lambat ini juga diakibatkan oleh beberapa faktor internal, di antaranya adalah: (1) Prosedur perijinan yang masih panjang dan mahal, (2) Rendahnya kepastian hukum, (3) Kualitas SDM yang rendah, (4) Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur, dan (5) Kurangnya insentif yang diberikan kepada investor. 
Sejak terjadinya krisis ekonomi dan pemberlakuan otonomi daerah iklim investasi/usaha di Indonesia cenderung kurang kondusif. Dalam laporan Doing Business 2007: How to Reform dari Bank Dunia (2006), Indonesia berada pada peringkat 135 dari 175 negara dalam kemudahan berusaha (ease of doing business). Peringkat ini menurun jika dibanding tahun 2005 yang berada pada peringkat 131. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, peringkat Indonesia ini juga lebih rendah, yaitu Singapura pada peringkat pertama, Malaysia peringkat 25, Thailand peringkat 18, Vietnam peringkat 104, China peringkat 93, sedangkan India menempati peringkat ke 134. 
Dalam bidang permodalan, karakteristik usaha pertanian yang mengandung banyak risiko dan ketidakpastian (risk and uncertainty) menyebabkan minat lembaga keuangan untuk mendanai usaha sektor ini sangat rendah. Sebagai gambaran, jika pada awal 1970-an alokasi kredit perbankan untuk sektor pertanian mencapai 27% (Soekartawi, 1996), namun pada 2005 menurun hanya 5,3% (Rp 37,2 trilyun) dari sejumlah Rp 701,89 trilyun kredit perbankan (Bank Indonesia, 2006). Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pembiayaan pertanian adalah sebagai berikut: 
1.	Sistem dan prosedur penyaluran kredit masih rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosio budaya pedesaan sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya.
2.	Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan sangat terbatas. Hal ini disebabkan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan menerapkan prinsip 5-C (Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition) dalam menilai usaha pertanian yang tidak semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh petani.
3.	Usaha di sektor pertanian masih dianggap berisiko tinggi oleh pihak investor, sehingga menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sektor pertanian.
4.	Skim kredit pada umumnya masih membiayai usaha produksi, belum menyentuh kegiatan praproduksi, pasca produksi, dan pascapanen. 
5.	Belum berkembangnya lembaga penjaminan usaha di bidang pertanian (Asuransi Pertanian) yang mengakibatkan lembaga keuangan maupun investor enggan untuk menyalurkan dananya pada kegiatan agribisnis;
6.	Belum adanya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian; dan 
7.	Belum berkembangnya Lembaga Keuangan Pedesaan/Lembaga Kredit Mikro di pedesaan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan masyarakat untuk menabung dengan jumlah modal yang keluar perdesaan (capital outflow).

Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kesejahteraan meliputi dimensi yang luas, namun untuk lebih menyederhanakan persoalan, definisi kesejahteraan lebih dominan mengarah pada kesejahteraan ekonomi atau lebih spesifik lagi pendapatan rumah tangga. Variabel yang kerap digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani ialah indeks nilai tukar petani (NTP), yakni indeks rasio harga yang diterima dengan harga yang dibayar rumah tangga tani. Berdasarkan tahun dasar 1993=100, nilai tukar petani pada tahun 2003 sekitar 106,9 dan pada tahun 2004 menjadi 103,0 dan pada tahun 2005 menjadi 100,95 atau berturut-turut mengalami penurunan -3,60 persen dan -1,99 persen. Sementara pada tahun 2006 nilai tukar petani sebesar 102.35 mengalami peningkatan 1,28 persen dibanding tahun 2005. Ini menunjukkan bahwa selain kondisi kesejahteraan petani tahun 2006 lebih baik dibanding tahun 1993, juga kondisi petani tahun 2006 lebih baik dibanding tahun 2005.
Meskipun tingkat kesejahteraan petani cenderung meningkat, namun jumlah petani yang tergolong miskin masih cukup besar. Jumlah absolut anggota rumah tangga tani yang masih hidup dalam kemiskinan pada tahun 2002 mencapai 20,6 juta orang. Jumlah tersebut merupakan 82,10% dari 25,10 juta penduduk miskin di perdesaan dan 54% dari 38,40 juta total penduduk miskin pada tahun 2002. Data persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut provinsi/kabupaten/kota dan sektor bekerja pada tahun 2003 menunjukkan persentase terbesar penduduk miskin hampir di seluruh kabupaten/provinsi adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Sampai akhir 2007 data kemiskinan petani ini tidak mengalami perbaikan. Dari 37,17 juta jumlah penduduk miskin, 63,3% hidup di perdesaan dan sebagian besar mengandalkan sumber kehidupannya dari sektor pertanian. 
Hasil survei JPIP dan UP3D-ITS tentang kemiskinan di Jawa Timur pada Agustus 2007 juga membuktikan bahwa permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan sektor pertanian. 
1.	Kantong kemiskinan berada di daerah-daerah yang sangat bertumpu pada sektor pertanian. 
2.	Hampir separo keluarga miskin di wilayah pertanian dan semi pertanian memiliki tingkat pendidikan tidak sampai tamat SD/MI. Ketiga, keluarga miskin di wilayah pertanian sebagian besar bekerja sebagai buruh tani sebagai pekerjaan utama. 
3.	Keluarga miskin yang bekerja sebagai buruh tani mempunyai penghasilan antara Rp 100.000 – Rp 400.000 per bulan, sedangkan yang bekerja sebagai peternak hanya Rp 200.000 per bulan.
Kemiskinan pada sektor pertanian tidak hanya dialami petani, tetapi juga dialami oleh Menteri Pertanian. Hasil verifikasi kekayaan yang dilakukan KPK tahun 2004 menunjukkan Menteri Pertanian Anton Apriantono merupakan menteri termiskin Kabinet Indonesia Bersatu dengan total harta hanya Rp 389 juta.

Penutup
Pemantapan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, dan peningkatan kesejahteraan petani, bukanlah agenda baru dalam pembangunan pertanian. Ketiganya merupakan sebagian dari janji-janji para presiden terpilih yang belum sepenuhnya terbukti. Kini, masyarakat petani kembali menanti dan menagih realisasi janji-janji presiden terpilih yang peduli pertanian. Janji-janji itu hanya bisa direalisasikan oleh presiden yang peduli pertanian. Peduli berarti memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan sektor pertanian dan masyarakat petani. Seperti ditegaskan oleh Charles Peter Timmer, konsultan ekonomi pertanian era Orde Baru dari Universitas California (AS), bahwa pertanian Indonesia dapat kembali mengalami kemajuan jika pemimpinnya bervisi pertanian. 

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia 2005. Jakarta: Bank Indonesia. 2006.

Bappenas. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006–2010. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007.

BPS.  “Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah”. Berita Resmi Statistik No. 54/VII/1 Oktober 2004.

Deptan. 2001. Pembangunan Sistem Agribisnis sebagai Penggerak Ekonomi Nasional. Jakarta: Departemen Pertanian. 

Deptan. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2005-2025. Jakarta: Departemen Pertanian. 2004.

Deptan. Rencana Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009. Departemen Pertanian. Jakarta. 2006.

Deptan. Kinerja Pembangunan Sektor Pertanian Tahun 2006. Departemen Pertanian. Jakarta. 2007.

Hanani A.R, Nuhfil, J.T Ibrahim, dan M. Purnomo. Strategi Pembangunan Pertanian. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. (tanpa tahun).

Meneg PPN/Bappenas. Berjuang Membangun Kembali Indonesia, Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK Oktober 2004-Oktober 2006. Jakarta: Kementerian Negara PPN/Bappenas. Jakarta. 2007.

Peter Timmer, ”Dibutuhkan Pemimpin Bervisi Pertanian”. Kompas, 25 Juni 2003.

Soetriono.  Daya Saing Pertanian dalam Tinjauan Analisis. Malang: Bayu Media. 2006.

Soekartawi. “Strategi ‘Ganda’ dalam Pengembangan Agribisnis di Indonesia”. Pangan No. 27 Vol. VII. 1996.

Sutawi. Kapita Selekta Agribisnis Peternakan. Malang: UMM Press. 2007.