PEMIKIRAN MEWUJUDKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)
DI PERGURUAN TINGGI ISLAM

Muhammad In’am Esha

Abstracts
This paper tries to do the reading on the challenge and at the same time try to give PTAIN offer strategic thinking respect to the steps to be done PTAIN to maintain its presence in the contemporary era. The exposure can be observed that the currently PTAIN are facing very tough challenges related to globalization. Some of the challenges face, is how to achieve Good PTAIN University Governance (GUG). As for some of important things to consider to make it happen include: management arrangements, change of paradigm, leadership, and networks collaboration.

Keywords: Globalization, Good University Governance, PTAIN.

Pendahuluan
Pada saat ini kita telah memasuki tata dunia baru dalam sebuah masyarakat teknologi tinggi (high-tech society). Apa yang ada saat ini, akibat percepatan ilmu dan teknologi, pada saat yang tidak terlalu lama ia akan dengan cepat pula menjadi “klasik”, ketinggalan zaman. Pada saat ini apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang up to date, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama ia akan menjadi ketinggalan zaman. Inilah sejatinya apa yang disebut sebagai kontemporer itu. Sebuah era di mana segala sesuatu menjadi bersifat sangat sementara dan cepat berubah dan berganti.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah meniscayakan perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai hal. Dalam konteks pembelajaran misalnya, tuntutan penggunakan ICT dalam pembelajaran saat ini menjadi sebuah keharusan. Demikian juga dalam sistem manajemen tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebuah lembaga pendidikan juga menjadi hal yang sangat penting.
Tulisan ini akan mencoba untuk mengkaji tangtangan PTAIN dalam mengembangkan good governance di tengah kehidupan kontemporer sekarang ini. Bagaimana pun kita sepakat untuk mengatakan bahwa pendidikan adalah hal mendasar yang tidak dapat tidak harus diperankan dalam upaya memberikan kontribusi positif dalam kehidupan saat ini. Secara sistematis pembahasan dalam tulisan ini mencakup beberapa hal yaitu: Tantangan globalisasi, Liberalisasi pendidikan, Beberapa pemikiran langkah strategis, dan Penutup.

Globalisasi dan Knowledge Based Society 
Ketika mengkaji perubahan dalam masyarakat modern, globalisasi merupakan ikon penting yang tidak bisa dinafikkan. Globalisasi yang terjadi sebagai dampak atas kemajuan sains dan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi telah berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari sisi ekonomi dan politik, globalisasi telah meniscayakan munculnya tekanan kompetisi antar bangsa menjadi sedemikian kuat. 
Kecenderungan penguatan dan peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti reformasi pendidikan yang dilaksanakan di beberapa negara seperti yang dilakukan Inggris, Amerika, Jepang, dan Korea merupakan bukti atas adanya kesadaran pemerintah negara-negara tersebut terhadap tekanan tingkat kompetisi yang tinggi di era global (Lee, 2001; Esha, 2006).
Globalisasi telah membawa peradaban manusia kepada suatu masyarakat pengetahuan (knowledge society). Secara sederhana konsep masyarakat pengetahuan adalah sebuah masyarakat di mana signifikansi pengetahuan meningkat atau sebuah masyarakat kreatif yang interaksinya didasarkan atas jaringan organisasi dan   pertumbuhannya didasarkan pada inovasi (Himanen dalam Rinne and Koivula, 2005: 93). 
Dalam masyarakat pengetahuan seperti itu beberapa hal yang dapat kita cermati adalah (a) pengetahuan menyebar dengan sangat luas di dalam masyarakat dan dapat diakses oleh setiap orang, dan (b) dalam kondisi tersebut yang sangat diperlukan adalah tenaga-tenaga ahli berpendidikan (Rinne dan Koivula, 2005: 93). 
Tidak hanya itu, dalam konteks sosial ekonomi globalisasi juga berdampak pada munculnya knowledge based economic.  Yuen dan Griffy-Brown dalam tulisannya yang berjudul Trends and Issues in East Asia 2001 (2001: 3) menyatakan bahwa perubahan teknologi dan globalisasi telah mentransformasikan ekonomi dunia ke dalam knowledge based economic di mana dalam hal ini pengetahuan dipandang sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Jika sebuah bangsa ingin maju dalam perekonomiannya, maka hal yang niscaya adalah memiliki masyarakat yang berpengetahuan. 
Peran Pendidikan 
Dalam konteks kehidupan masyarakat sekarang, dengan demikian, pendidikan menjadi hal yang tidak dapat dinafikkan. Pendidikan telah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan, pendidikan telah menjadi semacam rumus yang dijadikan prasyarat bagi sebuah bangsa untuk bisa disebut maju (modern). 
Pendidikan telah dijadikan ikon penting dalam pembangunan di era global. Seberapa maju sebuah bangsa di dunia ini senantiasa akan diukur oleh salah satunya tingkat pendidikan yang telah dicapai suatu bangsa  baik yang menyangkut pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tingginya. 
Transformasi kondisi masyarakat global membawa konsekwensi pentingnya pengembangan sumber daya manusia (human capital) bagi seluruh bangsa di dunia. Knowledge based economic menuntut setiap negara memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas seiring dengan perkembangan pengetahuan yang ada. 
Tidak salah jika Meek dan Salazar-Clemena (2007: 2) dalam laporannya yang berjudul Competition, Cooperation, and Change in Academic Profession  dengan mengutip pernyataan Kearney menyatakan  bahwa dalam masyarakat global seperti sekarang ini pendidikan yang merupakan salah satu wahana berlangsungnya produksi pengetahuan (knowledge production) memainkan peran yang penting dan sentral dalam kemajuan masyarakat sebuah bangsa abad ini.
Terkait dengan produksi pengetahuan ini, Gibbons (1994 dalam Rinne dan Koivula, 2005: 93) menyatakan bahwa pada masa sekarang ini produksi pengetahuan telah mengarah pada konteks aplikasi pengetahuan, sehingga pendekatan pengembangan pengetahuan dengan model interdisipliner dan multidisipliner menjadi sebuah keniscayaan. 
Dalam konteks inilah peran perguruan tinggi yang berkarakter universal (university) menjadi sangat penting. Capaian-capaian pendidikan  tinggi terhadap masyarakat sekitar, fleksibilitas, dan tanggung jawab sosialnya diharapkan akan berperan signifikan di era global seperti sekarang ini. Itulah sebabnya, membincang globalisasi memang tidak dapat dilepaskan dari dunia pendidikan terutama pendidikan tinggi (higher education).   Terkait dengan ini Ramphele (2004: 16) menyatakan: 
There is no longer a debate about the importance of knowledge as a critical element of sustainable development in today’s competitive global economy. Each nation is challenged to enhance its capability to create, access, and apply knowledge to address the numerous development challenges it faces. Greater attention is being focused on developing viable innovation systems to meet the development needs of each nation within the limits of its resources. The university has traditionally been at the heart of innovation in society. But the idea of a university-based innovation system is new and untested in many parts of the world. The university’s effectiveness as an actor in development depends largely on its nimbleness in adapting to the rapidly changing global knowledge society that is set to dominate the 21st century.    
Fungsi penting pendidikan di era global ini telah membawa konsekuensi dalam pengelolaan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi pertanyaan tentang bagaimana pendidikan tinggi seharusnya dikelola supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik agar mampu berkiprah dalam menghadapi perubahan sosial menjadi hal yang sangat penting. Terlebih, seperti yang telah dijelaskan bahwa pada saat ini pendidikan tinggi dihadapkan pada derajat kompetisi yang sangat tinggi. Perguruan tinggi saat ini seperti dikatakan oleh Prewitt (2004: 38) menghadapi tekanan pasar (market pressure) yang menuntutnya harus melakukan reorientasi dalam pengelolaan (changing governance).

PTAIN dalam Tekanan Pasar (Market) 
Marketisasi merupakan realitas yang saat ini sedang melanda pendidikan tinggi. Dalam konteks pengelolaan pendidikan, realitas ini tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan pergeseran paradigma (paradigm shift) dari “government” ke “governance”. Dunia saat ini telah menuju pada “new world order” yang dicirikan pengurangan peran-peran negara dan penguatan atas peran-peran swasta dan masyarakat. Dalam kondisi semacam ini pengusungan nilai-nilai perusahaan, nilai-nilai pasar menjadi sangat kuat berpengaruh. 
Mok and Lo dalam tulisannya yang berjudul Marketization and Changing Governance in Higher Education: A Comparative Study (2002: 57) menyatakan bahwa pada saat ini perguruan tinggi mengalami tekanan dari pemerintah untuk menunjukkan hasil yang maksimal atas dana yang telah diberikan pemerintah. Good university governance pun pada saat ini menjadi hal yang hangat dibicarakan. Munculnya gagasan pengusungan nilai-nilai korporasi dalam pengelolaan perguruan tinggi seperti gagasan entrepreneurial university atau corporation university pada prinsipnya merupakan fenomena penciptaan good university governance di perguruan tinggi.
Dalam konteks Indonesia, yang sebagaimana di negara-negara berkembang lainnya, pendidikan tinggi dihadapkan pada tiga tantangan penting, yaitu:
1.	Peningkatan kualitas, relevansi, ekuiti, efisiensi, dan governance
2.	Posisi pendidikan tinggi sebagai kekuatan moral untuk membantu dalam mengarahkan demokratisasi di masyarakat dan reformasi sosial politik
3.	Adanya tantangan baru yang muncul akibat konstruksi ekonomi pengetahuan, internasionalisasi, dan kompetisi antar negara yang semakin meningkat (Nizam, 2006: 38).  
Penempatan persoalan governance sebagai urutan pertama yang dihadapi Indonesia sesuatu yang wajar. Terlebih kalau kita melihat realitas yang dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia. Seperti yang dilansir oleh Departemen Pendidikan Nasional bahwa mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Hal ini misalnya jika dilihat dari rendahnya jumlah pendidikan tinggi di Indonesia yang terakreditasi A. Program studi di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A kurang dari 20%, sedangkan   di perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi Islam kurang dari 10%. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh Departemen Pendidikan Nasional, akreditasi merupakan alat untuk mengukur tingkat kualitas minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BAN-PT (HELTS, 2004: 14).
Itulah sebabnya, dalam rencana strategisnya Direktorat Pendidikan Tinggi telah menetapkan pentingnya penciptaan kesehatan organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Kesehatan organisasi sebuah perguruan tinggi diukur dengan penerapan prinsip-prinsip good governance. Terdapat enam hal yang harus diperhatikan dalam mengelola perguruan tinggi yang baik, yaitu:
1.	Tata kelola,
2.	Pengelolaan program akademik,
3.	Sumberdaya manusia,
4.	Pendanaan,
5.	Aset perguruan tinggi, dan
6.	Penjaminan mutu.   
Perguruan tinggi Islam sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi di Indonesia tentunya juga dihadapkan pada tantangan yang sama. Meskipun pendidikan tinggi Islam ditangani oleh departemen agama, tetapi sebenarnya ia merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Nizam (2006: 36) bahwa sejak tahun 1975-2003 di Indonesia telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mendaftar di perguruan tinggi, perguruan tinggi Islam telah berkontribusi dalam meningkatkan jumlah akses penduduk yang mendaftar ke perguruan tinggi.
Pengelolaan pendidikan tinggi yang baik (good governance) sudah semestinya menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Terlebih dengan melihat kontribusi yang diberikan perguruan tinggi Islam yang tidak kecil dalam pembangunan. Jika tidak, tentu keterpurukan mutu pendidikan tinggi di Indonesia semakin parah. Kalau kita menjadikan ranking perguruan tinggi Islam di Indonesia sebagai tolak ukur untuk membaca kualitas pendidikan tinggi, maka sebenarnya haruslah diakui bahwa perguruan tinggi Islam (terutama yang negeri) masih tertinggal jika dibandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Perguruan tinggi Islam negeri belum ada satu pun yang masuk dalam daftar 10 besar peringkat perguruan tinggi yang diperhitungkan. 
Kenyataan inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana upaya perguruan-perguruan tinggi Islam negeri dalam mengembangkan good governance-nya dalam rangka mengembangkan kualitas pendidikannya terutama pasca transformasi kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN)/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). 
Sejak 2002, muncul kebijakan dari pemerintah untuk mengubah status kelembagaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perubahan kelembagaan itu kemudian disusul oleh IAIN/STAIN yang lain yaitu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), STAIN Malang (2004), IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, IAIN Sultan Alauddin Makasar, dan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau. Munculnya kebijakan universitasisasi PTAIN  tersebut tidak terlepas dari upaya untuk merespons kecenderungan global yang meniscayakan sebuah perguruan tinggi apapun jenisnya harus mampu berkompetisi. Status kelembagaan IAIN/STAIN dipandang terlalu “pengap” untuk mengakomodasi perkembangan, kebutuhan, dan harapan para stakeholder. 
Globalisasi telah menimbulkan persaingan ketat di tingkat global, dalam konteks pendidikan tinggi, telah memaksa sejumlah negara untuk menggerakkan pendidikan tinggi yang dijalankannya untuk berorientasi global. Sejumlah negara di Asia seperti Korea Selatan, Cina, Singapura, Malaysia, dan Thailand telah melakukan upaya pengembangan universitas-universitasnya untuk menjadi universitas kelas dunia (world-class university) (Muzakki, 2006: 61). Perubahan kelembagaan dari IAIN/STAIN menjadi UIN merupakan langkah strategis dalam rangka meraih cita-cita besar PTAIN di tengah perubahan masyarakat global tersebut.
Lebih lanjut, Azra (2008) menjelaskan bahwa munculnya gagasan perubahan kelembagaan itu tidak lepas dari dikeluarkannya “World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision and Action” oleh UNESCO yang memuat pula hal-hal mendasar sejak dari misi dan fungsi Perguruan Tinggi; peranan etis, otonomi, tanggungjawab dan fungsi antisipatif Perguruan Tinggi; perumusan visi baru Perguruan Tinggi; penguatan partisipasi dan peranan perempuan dalam Perguruan Tinggi; pengembangan ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi melalui riset dalam bidang ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan sains dan teknologi, dan penyebaran hasil-hasilnya; pengembangan orientasi jangka panjang Perguruan Tinggi berdasarkan relevansi; penguatan kerjasama Perguruan Tinggi dengan dunia kerja, dan analisis dan antisipasi terhadap kebutuhan masyarakat; diversifikasi pemerataan kesempatan pendidikan; pendekatan baru terhadap pendidikan secara inovatif; pemberdayaan mahasiswa sebagai aktor utama Perguruan Tinggi; pengembangan evaluasi kualitatif terhadap kinerja akademis dan administratif; antisipasi terhadap tantangan teknologi; penguatan manajemen dan pembiayaan Perguruan Tinggi; peningkatan kerjasama dan aliansi antara Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak (stakeholders) seperti lembaga keilmuan lain, dunia industri, masyarakat luas, dan sebagainya.
Hal inilah yang secara simultan mendorong perubahan paradigma yang dikembangkan dalam pendidikan nasional yang bertumpu pada tiga hal utama, yaitu:  
1.	Kemandirian lebih besar (greater autonomy) dalam pengelolaan atau otonomi. Otonomi bukan saja dalam hal pengelolaan secara manajerial, tetapi juga dalam hal penentuan atau pemilihan kurikulum dalam rangka penyesuaian Perguruan Tinggi dengan dunia kerja atau kebutuhan pasar. Dengan demikian, Perguruan Tinggi berfungsi selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai sains dan teknologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, tetapi juga harus mengembangkan seluruh bidang ilmu tersebut melalui penelitian dan pengembangan (research and development).
2.	Akuntabilitas yang lebih besar (greater accountability), bukan hanya dalam konteks pemanfaatan sumber-sumber keuangan secara lebih bertanggungjawab, tetapi juga dalam pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan dan program-program yang diselenggarakan. Akuntabilitas ini tidak hanya kepada pemerintah sebagai pembina pendidikan atau pemberi sumber dana dan sumber daya lainnya, tetapi juga kepada masyarakat dan stakeholders yang memakai dan memanfaatkan lulusan Perguruan Tinggi dan hasil pengembangan berbagai bidang ilmunya. 
3.	Jaminan lebih besar terhadap kualitas (greater quality assurance). Jaminan kualitas ini dapat ditempuh baik melalui evaluasi internal (internal evaluation) yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan maupun melalui evaluasi eksternal (external evaluation), yang sekarang ini dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN), ISO, ataupun lembaga sejenisnya.
Mencermati paparan di atas, hal mendasar yang penting diwujudkan dan menjadi tantangan bagi PTAIN pasca kebijakan universitasisasi adalah bagaimana lembaga tersebut mewujudkan Good University Governance (GUG). 

Beberapa Tawaran Pemikiran 
Pada bagian ini akan dipaparkan lebih lanjut beberapa langkah strategis yang mungkin bisa dilakukan PTAIN dalam merespons tantangan di era kontemporer. 
1.	Pengembangan manajemen yang berkualitas dengan mengembangkan gagasan-gagasan manajemen korporasi dalam perguruan tinggi Islan menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Pengadopsian pikiran-pikiran dalan manajemen perusahaan dalam pengelolaan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mendorong pengembangan transparansi dan akuntabilitas pendidikan tinggi sebagai lembaga pelayanan publik. 
2.	Kepemimpinan yang handal dan visioner. Tipe pemimpin seperti ini biasanya memiliki ciri utama: berkarakter, berkarisma, berkompeten dan  berkomitmen terhadap lembaga yang dipimpinnya. Kepemimpinan ini mencakup semua lini dalam sebuah perguruan tinggi. Kepemimpinan yang demikian ini sangat penting dalam rangka menjadi kekuatan penggerak bagi dinamika dan pengembangan sebuah institusi. Di era yang sarat dengan berbagai perubahan yang sangat cepat seperti sekarang ini, tampilnya pemimpin yang handal dan visioner di sebuah PTAIN tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemimpin yang handal dan visioner inilah yang diharapkan mampu melakukan perubahan-perubahan besar dan juga terobosan-terobosan agar PTAIN dapat sejalan dengan kebutuhan zamannya.
3.	Dalam mengembangkan good university governance hal yang tidak dapat dihindarkan adalah bagaimana PTAIN mampu mengembangkan kerjasama.  Dengan membangun dan memperluas jaringan kerjasama (networking) diharapkan keterbatasan-keterbatasan dapat di atasi. Secemerlang apapun sebuah ide  yang digagas para pemimpin sebuah perguruan tinggi, ia tidak akan berarti jika perguruan tinggi itu tidak menbangun jaringan kerjasama (networking). Terlebih dalam era global seperti sekarang ini, membangun dan memperluas jaringan kerjasama adalah sebuah keniscayaan dalam pengembangan sebuah perguruan tinggi. Melalui kerjasama ini diharapkan akan membuka isolasionalisme PTAIN di tengah kondisi masyarakat  yang semakin global dan saling terkait satu dengan lainnya. Di samping itu, dengan kerjasama berbagai kendala institusional barangkali akan menjadi semakin mudah untuk diatasi.
4.	Mengembangkan paradigma inklusif dan multikultural. Dalam era kesejagadan ini persentuhan antar kebudayaan berbagai bangsa di dunia menjadi hal yang niscaya. Tuntutan untuk bersikap terbuka dan saling toleransi menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Rasulullah telah mengajarkan kepada umat Muslim tentang prinsip integrasi sosial untuk membangun sebuah masyarakat yang berkeadaban (sipil society). Islam menjadikan rujukan nilai, pengetahuan dan tindakan bagi para penganutnya untuk berta'aruf dengan kelompok-kelompok lain di masyarakat yang berbeda latar belakang agama, sosial dan budaya. Prinsip seperti inilah yang hendaknya kita transformasikan dan dijadikan paradigma dalam pengembangan PTAIN ke depan. Dalam pengembangan good university governance bisa jadi kita akan meminjam berbagai perangkat pemikiran dari luar yang tentunya tidak bertentangan dengan ruh dan norma keislaman. Oleh karenanya, model-model berpikir yang ultra eksklusif tentu harus dihindarkan. 
Setidaknya hal-hal inilah yang patut diperhatikan dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi dalam mewujudkan good university governance di tengah tantangan global yang sangat kompleks.

Penutup
Mengakhiri tulisan ini ada baiknya kita mengingat sebuah ungkapan klasik dari filosof Heraklitos yang mengatakan bahwa ‘kita tidak akan pernah menginjakkan kaki di sungai’. Dunia memang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tidak ada yang tidak berubah. 
PTAIN di masa depan akan dihadapkan oleh sebuah kenyataan persaingan yang ketatnya luar biasa. Persaingan itu tidak saja berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Pada saat-saat seperti itu, jika sebuah PTAIN ingin tetap eksis dan diperhitungkan, selain melakukan langkah-langkah strategis seperti yang telah disebutkan di atas juga harus mampu tampil prima sesuai dengan zamannya di antara perguruan-perguruan tinggi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. 2008. “IAIN di Tengah Perubahan Paradigma Baru Perguruan Tinggi” dalam www. ditpertais.net. Diakses tanggal 18 November 2008,  12.30.
Depdiknas. 2004. Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (HELTS) 2003-2010.
Esha, Muhammad In’am, dkk. 2006. 2 Tahun UIN Malang: Reorientasi Budaya Akademik Perguruan Tinggi. Malang: UIN-Malang Press. 
Esha, Muhammad In’am. 2007. “Perbandingan Kebijakan Reformasi Pendidikan di Korea, Jepang, Inggris, Amerika, dan Indonesi”. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Kelas Matakuliah Perbandingan Kebijakan di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Irfan Islami, MPA, 2 Desember.
Lee, Jaekyung, “School Reform Initiatives as Balancing Acts: 
Policy Variation and Educational Convergence among 
Japan, Korea, England and the United States” dalam Educational Policy Analysis Archive, Vol 9 Number 13, 24 April 2001.
Meek, Lynn V. and Salazar-Clemena. 2007. Competition, Cooperation, and Change in Academic Profession. Unesco.
Mok, Ka Ho and Yat Wai Lo. 2007. “The Impact of Neo-Liberalism on China’s Higher Education” Journal of Critical Education Policy Studies Vol. 5 No. 1 (May). 
Nizam, 2006. “Indonesia” dalam UNESCO, Higher Education in South East Asia,  Bangkok: Unesco.
Prewitt, Kenneth. 2004. “Higher Education, Society, Government: Changing Dynamic”. Journal of Higher Education in Africa. Vol. 2 No. 1. Pp. 35-56.
Ramphele, Mamphela. 2004. “The University as an Actor in Development: New Perspective and Demands”. Journal of Higher Education in Africa. Vol. 2 No. 1. Pp. 15-33.
Rinne, Risto and Jenni Koivula. 2005.”the Changing Place of the University and a Clash of Values, the Entrepreneurial University in the European Knowledge Society: A Review of the Literature” dalam Journal of Higher Education Management and Policy. Vol. 17 No. 3. 
Yuen, Ng Chee dan Charla Griffy-Brown. 2001. Trends and Issues in East Asia 2001, Penerbit: IDRI.