PENGGUNAAN INSTRUMEN PENGAMANAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN STRATEGI PERSAINGAN GLOBAL
Oleh :
Hari Murti
(Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret)

Mutiah Pramesi
(Mahasiswa Tingkat Akhir Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNS)

ABSTRACT
Free and trade as basic principles of GATT/WTO (General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization) do not fully benefit to its member countries. Thought GATT/WTO rules consist of agreements believed to lower down trade barriers (tariffs and non-tariffs) among member countries, with their main key of helping trade to flow smoothly by giving equally Most Favored-Nation Treatment (MFN-Status), non discriminating amongst trading partner, and binding tariff rates as well as market opening commitment in WTO. GATT/WTO rules are agreements regulating to came down trade barriers among country member and directing for fair and transparent trade internationally, thought GATT/WTO rules also permit to give escape clause for member countries to waive basic principles of WTO within certain period of time, inter safeguards, in additional to antidumping and subsidy. The rules constitute contigent trade protection against free imports in to country members within any barriers.

Keywords : free and fair trade, agreements regulating, safeguards, dumping and subsidy.        

A.	Pendahuluan
Globalisasi merupakan suatu kejadian alamiah, sebagai bangsa dan negara, Indonesia harus mewaspadai globalisasi. Kita harus mampu berperan dan memanfaatkan proses globalisasi karena proses globalisasi adalah sebuah keniscayaan  yang mau tidak mau dan suka tidak suka telah berjalan secara nyata, dan wujud globalisasi masih dalam proses mencari bentuk. Bagaimana membentuk a global society, tak seorang pun dapat mengetahui dan menggambarkan (meramalkannya), Hal ini disebabkan karena terlalu komplek dan sulit untuk digambarkan. Dalam masa transisi ini beberapa negara di dunia mulai berbenah diri sendiri atas kemampuan domestiknya dan kinerja nasioanalnya dalam rangka memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh aturan main global. Bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia? 
Perspektif globalisasi secara nyata telah kita rasakan selama ini. Kenyataan-kenyataan ini, merupakan sebuah fenomena yang harus kita bendung atau kita lawan dengan sekuat tenaga. Melalui kenyataan–kenyataan alamiah dalam proses globalisasi, hal ini dimaksud untuk mengajak kita untuk mempersiapkan diri dan mewaspadai proses globalisasi. Kejadian alamiah yang terjadi dalam proses globalisasi yang perlu mendapat perhatian kita ada tiga fronts; pertama, Internalisasi dimana dalam globalisasi ada sebuah kecenderungan alamiah untuk membentuk pemerintahan dunia (sebuah impresario). Kejadian ini telah terjadi, dimana munculnya sebuah tata aturan pemerintahan dunia. Hal ini mau tidak mau semua negara di dunia ini untuk tunduk pada dan jadi anggota dari sebuah impresario tata pemerintahan dunia tersebut. Fenomena ini dapat kita lihat dari pertumbuhan dan dinamika Organisasi Internasional, misal terbentuknya korporasi United Nations  (Perserikatan Bangsa-Bangsa,PBB), dengan badan dan alat kelengkapan organisasinya, lahirnya korporasi keuangan internasional ditandai lahirnya World Bank (Bank Dunia), dan dana moneter internasional (International Monetary Fund; IMF), Bank for International Settlements (BIS), juga berbagai korporasi perdagangan dunia, dengan ditandai lahirnya World Trade Organization (WTO) yang semula General Agrement on Tariffs and Trade (GATT: 1947-1995). Dimana pengaruh dari korporasi-korporasi dalam impresarium tata pemerintahan dunia tersebut semakin nyata dan semakin mempengaruhi kondisi serta situasi pada tiap-tiap negara yang berada di dunia ini. Kedua; terjadinya liberalisasi politik dan ekonomi. Dalam proses gloalisasi fenomena-fenomena alamiah yang mendukung kearah globalisasi dibidang liberalisasi politik dapat kita lihat dan rasakan dewasa ini, dimana tuntutan demokratisasi negara-negara di dunia sebagai konsekwensi Internasional. Disamping demokratisasi politik, hal yang menjadi issue central global adalah perlindungan dan penerapan Hak azasi Manusia (Human Right-HAM). Setiap negara di dunia menjadi kewajiban menerapkan dan memberlakukan Hak Azasi Manusia dengan meratifikasikannya kedalam sebuah peraturan perundangan yang jelas. Liberalisasi politik dan ekonomi yang lain sebagai konsekwensi global adalah dimasukannya issue lingkungan kedalam perdagangan dan kesepakatan internasional. Hal ini terbukti pada KTT Bumi di Rio de janerio, Brazil tahun 1992, sejak itu masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab masyarakat internasioanl. Sebetulnya ini merupakan puncak dari forum yang berlangsung dari tahun 1972 saat Sidang Majelis Umum PBB ke-27 (SMU PBB), telah membentuk Governing Council United Nation Enviroment Programme (GC-UNEP). Ketiga, dari kejadian alamiah proses gloalisasi yang dewasa ini sedang terjadi adalah Revolusi Tehnologi Informasi, dimana arus informasi yang berlangsung sangat cepat dan munculnya inovasi tehnologi mutakir dibidang komunikasi ( internet, e mail, tehnologi informasi dan transportasi lainnya) semakin nyata dan semakin mempercepat proses penyatuan dunia ke dalam pemerintahan tanpa batas; borderless.
Fenomena-fenomena alamiah diatas merupakan sebuah keniscayaan bagi negara-negara di dunia, agar manpu memerankan diri dalam percaturan dunia. Fenomena-fenomena tersebut bukan merupakan tantangan melainkan sebuah peluang yang harus diwaspadai demi kejayaan masa depan Indonesia.

B.	WTO dan Perdagangan Internasional
Organisasi internasional yang resmi berdiri 1 Januari 1995, sebagai bagian dari perjanjian putaran Uruguay yang diatur berdasarkan GATT General agreement on Tariffs and Trade (Kesepakatan Umum Tarif dan Perdagangan). Indonesia sebagai anggota merupakan konsekwensi tersendiri untuk wajib menjalankan dan mematuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Walaupun dalam kebijakan tersebut terdapat indikasi ketidakberpihakan kepada negara yang sedang berkembang. Kebijakan dari Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) tersebut, dalam hal tarif ternyata ada indikasi tidak sesuai dengan kesepakatan yang dirancang, dimana banyak negara menggunakan berbagai cara untuk melindungi industri dalam negerinya. Tindakan proteksi industri domestik oleh negara-negara anggota WTO tidak hanya negara-negara berkembang, bahkan negara maju pun masih berusaha untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestiknya.
Ironisnya disatu sisi negara maju menuntut agar negara-negara berkembang membebaskan negara mereka sebagai daerah pemasaran atas komoditas yang mereka hasilkan, dan disisi lain negara maju ingin menghindari ledakan ekspor dari negara-negara berkembang. Sebagai contoh, bagaimana negara-negara maju yang dipelopori USA, Uni Eropa, dan Jepang berusaha menerapkan proteksi dari serbuan ekspor produk-produk pertanian negara berkembang. Disisi lain mereka memaksa agar negara-negara berkembang termasuk Indonesia harus memberi kelonggaran terhadap komoditas industri yang dikirim ke negara berkembang lainnya. Sebagai antisipasi terhadap persaingan dalam perdagangan global, negara-negara berkembang yang notabene sebagai anggota WTO, harus jeli dan memahami serta mampu menerapkan penggunaan instrumen perdagangan yang terdapat dalam lampiran persetujuan pembentukan WTO (dalam Agreements on Trade in Goods). Dalam kondisi-kondisi tertentu instrumen pengaman perdagangan (antidumping, anti subsidi, safeguards) dapat dimanfaatkan untuk melindungi industri dalam negeri dan masuknya barang-barang impor.

C.	Kontijensi Hambatan Perdagangan 
Perdagangan “jujur” dan bebas sebagai prinsip dasar GATT/WTO tidak sepenuhnya memberikan keuntungan bagi para negara anggotanya, walaupun ketentuan GATT/WTO berisi perjanjian-perjanjian yang dipercaya bermanfaat menghapus hambatan perdagangan (tarif dan non-tarif) antara negara anggota, dengan kunci utama kelancaran arus barang berupa perlakuan yang sama untuk semua anggota (Most Favored Nation Status) dan pengikatan tarif (binding tariff) serta komitmen pasar terbuka di WTO.
Setiap negara anggota harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuknya atau tarifnya wajib diikat (legally bound) untuk menciptakan prediktabilitas perdagangan internasional, artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan sewenang-wenang untuk mengubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk. Selanjutnya komitmen yang dibuat atau diratifikasi dalam WTO/GATT harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (asas non-diskriminasi) tanpa syarat untuk menerapkan perlakuan yang sama untuk semua anggota (Most Favored Nation Treatment). Tujuannya adalah untuk membantu kelancaran perdagangan sebebas mungkin.sepanjang tidak ada akibat sampingan yang tidak diinginkan. Hal ini juga untuk memastikan ketentuan perdagangan tersebut berlaku di seluruh dunia, dan memberikan keyakinan tidak adanya perubahan mendadak. Dengan lain perkataan, ketentuan tersebut harus transparan dan dapat diprediksi terlebih dahulu.
Walaupun ketentuan GATT/WTO merupakan kesepakatan untuk menghapus seluruh hambatan perdagangan diantara anggotanya dan mengatur kegiatan perdagangan internasional yang jujur (fair trade) dan transparan. Ketentuan GATT/WTO juga memperkenalkan adanya pengecualian bagi negara anggota untuk mengesampingkan prinsip dasar WTO dalam jangka waktu tertentu, antara lain safeguards, selain anti-dumping, anti-subsidi. Ketentuan ini dibuat sebagai perlindungan terhadap impor ke dalam negara anggota tanpa hambatan.
Pasal XIX GATT mengatur safeguards yang dijabarkan dalam Undang-Undang NO 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan selanjutnya, khusus safeguards diatur dalam Keputusan Presiden No 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor. Dengan peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 85 /MPP/Kep/2/2002, Tentang Tata Cara dan Permohonan Penerapan Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah telah membentuk Komite Pengamanan Perdagangan Indoneia (KPPI). Komite ini memiliki kewenangan melakukan penyidikan atas kerugian serius atau ancamam lonjakan impor dari produk sejenis atau produk bersaing sejenis. KPPI bertangung jawab untuk mengajukan rekomendasi kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan hasil investigasi untuk menerapakan tindakan safeguards sementara atau tindakan tetap.

D.	Lingkup Tindakan Pengamanan Perdagangan Di Indonesia 
Pengamanan industri dan perdagangan merupakan suatu keharusan oleh setiap Negara di dunia ini, agar industri dan perdagangan domestiknya tetap dapat mengatasi dan memproteksi atas kerugian serius sebagai akibat dari diberlakukannya kesepakatan dunia nengenai liberalisasi perdangan oleh WTO (World Trade Organization) tahun 2010 dan AFTA ( Asean Free Trade Area) pada tahun 2003. Dampak yang muncul dari perubahan dalam tatanan perdagangan dunia tersebut adalah mengakibatkan pasar lebih terbuka untuk semua negara di dunia ini dengan diimbangi semakin terbukanya komoditas yang diperdagangkan, mengalami open Market , sehingga menuntut setiap Negara untuk mempunyai daya saing yang lebih tinggi di banding dengan negara lainya untuk bisa tetap eksis dalam perdagangan dunia yang semakin liberal. Disamping mempersiapkan daya saing hal penting yang harus disiapkan oleh setiap Negara adalan pengamanan perdagangan lengkap dari instrument dan institusi yang menjalankan kebijakan pengamanan.
Instrumen Perdagangan berdasarkan kesepakatan WTO anti dumping dan anti subsidi dianggap unfair  (tidak jujur) sedangkan yang dianggap fair  ( jujur) adalah safeguards karena instrument ini sebenarnya sudah ada sebelum kesepakatan GATT (General Agreement On tariff and Trade) diratifikasi menjadi WTO (World Trade Organization), tahun1947-1995. Di Indonesia dalam mengamankan industri dan perdagangan telah dibentuk institusi pengamaman antara lain : Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Derektorat Pengamanan Perdagangan (DPP). Yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Untuk lebih jelas dapat diketahui dari skema gambar 1.

Gambar 1
Skema Pengamanan Industri dan Perdangan

Liberalisasi perdagangan
WTO (2010)

Liberalisasi perdagangan
AFTA (2003)

Open Market

Pengamanan Perdagangan

OFFENSIVE

DEFENSIVE

KADI

ANTI DUMPING
ANTI SUBSIDI

•	TUDUHANDUMPING
•	TUDUHAN SUBSIDI
•	TUDUHAN SAFEGUARDS

KPPI

SAFE GUARDS

SAFE GUARDS

PENYIDIKAN

PENYIDIKAN

MEMBERIKAN ADVOKASI

Pemerintah Indonesia dalam hal ini yang bertanggung jawab sebagai penentu kebijakan pengamanan perdagangan, menggunakan dua pendekatan dalam melakukan tindakan  perlindungan pengamanan industri dan perdagangan; pendekatan yang bersifat defensive, pendekatan ini menekankan atas perlindungan akses pasar. Dalam melakukan perlindungan terhadap akses pasar pemerintah Indonesia telah membentuk DPP (Derektorat Pengamanan Perdagangan) yang derada dibawah langsung kementrian Departemen Perdagangan. DPP (Derektorat Pengamanan Perdagangan) berwenang untuk melakukan pembelaan atas tuduhan dumping, safeguards yang ditujukan pemerintah negara pengimpor di luar negeri. Pendekatan yang kedua bersifat Offensive , pendekatan ini menekankan atas perlindungan industri dalam negeri atau domestik. Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia telah mempunyai dua institusi resmi yang diberi kewenangan melakukan tindakan pengamanan industri dalam negeri, institusi tersebut adalah KADI (Komite Anti Dumping dan Subsidi) yang mempunyai tugas melakukan inverstigasi terhadap tindakan anti dumping dan anti subsidi. Selanjutnya hasil inverstigasi tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan dan juga untuk memonitor tindakan pemerintah dalam mengembangkan kemajuan industri dalam negeri tidak mengarah pada tindakan dumping atau subsidi yang dilarang dalam kesepakatan perdagangan dunia. Tugas KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) dalam rangka melindungi industri dalam negeri:
1.	Melakukan penyelidikan terhadap dugaan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan impor terhadap industri dalam negeri;
2.	Melakukan evaluasi hasil penyelidikan terhadap dugaan serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan impor terhadap industri dalam negeri;
3.	Mengusulkan pengenaan tindakan pengamanan yang bersifat sementara atau tetap kepada Menteri Perdagangan ;
4.	Melakukan peninjauan kembali;
5.	Mengusulkan untuk mencabut atau melanjutkan pengenaan tindakan pengamanan.
Struktur organisasi KPPI berdasarkan Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.84/MPP/2/2003 adalah dibawah ini;
Gambar 2
		STRUKTUR ORGANISASI KPPI
KEPMENPERINDAG No. 84/MPP/2/2003

Ketua

Wakil Ketua

Anggota
1.	Dirjen KIPI
2.	Dirjen DAGLU
3.	Dirjen ILEMA
4.	Dirjen IKAHH
5.	Pejabat ES. 1 DEPKEU
6.	Pejabat ES. 1 DEPTAN
7.	Pejabat ES. 1 DEPHUT
8.	Pejabat ES. 1 DKP
9.	Pejabat ES. 1
10.	KantorMenko Perekonomian
11.	Pejabat Badan Pusat Statistik
12.	Pakar Barang Terselidik

SEKRETARIS
EKSEKUTIF

KABID

KABID

KABID

KABID

Pengaduan & Hukum 

Pengkajian barang terselidik & data

Tindakan
Pengama-nan 

Keuangan & Umum 

INVESTIGATOR DAN STAFF

Safeguards adalah tindakan pengamanan yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara angsung merupakan saingan, dengan tujuan agar industri yang dimaksud dapat melakukan penyesuaian struktural. Industri dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis barang terselidik dan atau barang bersaing sejenis; asosiasi produsen barang sejenis terselidik dan atau barang bersaing sejenis; dan organisasi buruh yang mewakili kepentingan industri dalam negeri, dapat megajukan permohonan penyelidikan akibat kerugian atau ancanam kerugian yang akan dialami industri dalam negeri.
Permohonan harus memenuhi syarat formal yaitu memberikan informasi kepada KPPI yang memuat ; (i) identitas pemohon, (ii) uraian lengkap barang terselidik, (iii) uraian lengkap barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing, (iv) nama eksportir dan nama industri dalam negeri yang dirugikan, (v) industri dalam negeri dan asosiasinya, (vi) nama eksportir dan asosiasinya, (vii) informasi mengenai kerugian serius dalam waktu 3 tahun terakhir, (viii) informasi data impor barang terselidik, (ix) informasi program penyesuian dan, (x) informasi perusahaan yang tidak diperkirakan. Kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius hanya disebabkan oleh melonjaknya impor produk sejenis dan bukan faktor lain.

Gambar 3
Bagan Prosedur Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguards)

PRE NOTIFIKASI

PEMOHON

APLIKASI PERMOHONAN

PEMBERIAN BIMBINGAN 
TEKNIS

JAWABAN KUESIONER PIHAK PETISIONER

KELENGKAPAN INFORMASI

LENGKAP

ANALISIS BUKTI AWAL

VERIVIKASI DATA/INFORMASI
PETISIONER

KELAYAKAN PERMOHONAN DAN 
PERHITUNGAN PROVISIONAL MEASURES

LAYAK

SEMINAR

PENUTUPAN ATAU INSIASI &
TINDAKAN PENGAMANAN
SEMENTARA

NOTIFIKASI &
PENGIRIMAN
KUESIONER

JAWABAN KUESIONER

VERIVIKASI DATA/INFORMASI

DENGAR PENDAPAT

PENYUSUNAN LAPORAN

BIMBINGAN TEKNIS

LAPORAN SEMENTARA

MASUKAN DARI PIHAK YANG TERKAIT

REKOMENDASI

SEMINAR

1.	MEN. PERINDUSTRIAN
2.	MEN. PERDAGANGAN
3.	MEN. KEUANGAN
4.	PIHAK YANG TERKAIT
5.	UNIT PEMBINA

Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada komite untuk melakukan penyelidikan atas lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri. Pihak–pihak yang berkepentingan sebagai pemohon adalah; produsen dalam negeri Indonesia yang menghasilkan barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing; asosiasi produsen barang sejenis-barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing; organisasi buruh yang mewakili kepentingan industri dalam negeri. Sedangkan persyaratan mewakili industri dalam negeri jika standing petitioner melebihi 50 % dari total produksi nasional. Barang terselidik adalah  barang sejenis yang impornya mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri. Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang terselidik atau barang yang memiliki karakteristik fisik, tehnik, atau kimiawi menyerupai barang terselidik.
Kelengkapan informasi apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan diterima lengkap oleh komite, berdasarkan hasil penelitian serta bukti-bukti awal yang lengkap sebagaimana yang diajukan pemohon tersebut, komite akan memberikan keputusan berupa; menolak permohonan, dalam hal ini, pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; menerima permohonan, dan memulai penyelidikan dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.
Analisis bukti awal atau serious injury merupakan penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang terselidik. Hal ini harus mendasarkan pada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara obyektif dan terukur dari industri dalam negeri. Faktor-faktor yang dimaksud meliputi: tingkat dan besarnya lonjakan impor baik secara absolud ataupun relative; perubahan tingkat penjualan; produksi; produktifitas; pemanfaatan kapasitas; keuntungan dan kerugian; kesempatan kerja; dan pangsa pasar dalam negeri. Disamping itu ada beberapa faktor tambahan yang mempengaruhi diantaranya; kapasitas ekspor riil dan potensi dari negara-negara produsen asal barang; dan persediaan barang terselidik di Indonesia dan di negara pengekspor. Analisis kausalitas yang digunakan adalah mengganalisa kerugian yang disebabkan terjadi; price undercutting, price depression, price suppression, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan kerugian serius akibat lonjakan impor.
Penyelidikan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 200 hari sejak penetapan dimulainya penyidikan. Tindakan pengamanan sementara akan diterapkan untuk waktu tidak melebihi 200 hari dalam bentuk bea masuk oleh Menteri Keuangan bila ada bukti kuat kerugian serius karena lonjakan impor diperoleh dari hasil investigasi. Pengenaan tindakan sementara diumumkan dalam Berita Negara serta media cetak dan secara resmi diberitahukan kapada pihak-pihak yang berkepentingan.
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia mempunyai kewenangan meminta data dan informasi langsung kepada pihak yang berkepentingan atau sumber lainnya yang dianggap layak, baik instansi/lembaga pemerintah atau swasta, untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan kepentingan pembuktian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komite dapat melakukan verifikasi atas data dan informasi berasal atau diperoleh dari pihak berkepentingan di negara pengekspor atau di negara asal barang terselidik dan industri dalam negeri. Komite memperlakukan setiap data dan informasi rahasia sesuai dengan sifatnya. Data dan informasi rahasia tidak dapat diungkapkan pada umum tanpa izin dari pemilik data dan informasi. Pihak berkepentingan yang menyampaikan data dan informasi rahasia kepada KPPI harus melampirkan suatu catatan ringkas yang berasal dari data dan informasi yang bersifat rahasia, catatan ringkas yang dimaksud tidak bersifat rahasia (non-confindential summaries).
Jika terbukti bahwa terdapat hubungan antara lonjakan impor dan kerugian serius yang berupa hubungan kausalitas atau sebab-akibat, maka diterapkan tindakan pengamanan tetap dalam bentuk tarif, kuota, atau kombinasi keduanya selama 4 tahun yang dapat diperpanjang selama 8 tahun. Negara berkembang dapat memperpanjang untuk 10 tahun. Setiap tindakan yang durasinya melebihi 1 tahun, harus dibebaskan secara bertahap. Mid term riview dilakukan atas tindakan yang diterapakan selama lebih dari 3 tahun untuk menghentikan atau mempercepat liberalisasi tindakan pengamanan tetap.
Ketentuan safeguards menetapkan adanya pemberian kompensasi atas hilangnya pangsa pasar negara yang terkena tindakan safeguards yang ditawarkan oleh negara yang menerapkan atau memberlakukan safeguards. Jika kompensasi tidak diterima, negara yang terkena tindakan dapat melakukan tindakan balasan yang baru dapat dilaksanakan setelah 3 tahun berjalanya tindakan safeguards.
               
E.	Pengenaan Safeguards Sebagai Strategi Persaingan Global 
Pasal XIX GATT adalah prinsip dasar safeguards yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian safeguards ( Agreement on Safeguards ). Dalam kasus korea mengenai dairy Korea (Definitive Safeguards Measure on Impor of Certain dairy Product). Dan kasus Argentina mengenai footwear Argentina (Safeguard Measure on imports on footwear). The Appellate Body mengumumkan bahwa: “ Hubungan antara pasal XIX GATT dari GATT-1994 dan perjanjian safeguards dalam pasal I dan II.1(a) perjanjian safeguards. Dari kasus diatas The Appellate Body Menyimpulkan bahwa:” Setiap tindakan safeguards yang diterapkan setelah disepakatinya perjanjian WTO harus tunduk kepada ketentuan baik dalam perjanjian safeguards maupun pasal XIX GATT-1994 
Alasan yang digunakan dalam menjustifikasi tuduhan Dumping, Subsidi, serta tindakan Safeguards antara lain:
1.	Penurunan penjualan dalam negeri; 
2.	Penurunan market share di pasar dalam negeri;
3.	Penurunan output (produksi);
4.	Penurunan keuntungan dan produktifitas
5.	Penurunan utilisasi kapasitas produksi;
6.	Penurunan Return On Invesment (ROI);
7.	Gangguan terhadap harga dalam negeri;
8.	Perkembangan cash flow yang negative dan meningkatnya inventory
9.	Pengurangan tenaga kerja dan penurunan gaji; 
10.	Ganggunan terhadap pertumbuhan perusahaan;
11.	Gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal atau investasi
Selama ini Negara anggota WTO yang telah melakukan tindakan pengamanan industri dalam negeri dan perdagangan dengan melakukan tindakan safeguards selama tahun 2003 sejumlah 79 negara. Data tersebut pdapat kita amati dari tablel 1 berikut ini.
Tabel 1
Rekapitulasi tindakan safeguards dunia pada tahun 2003

NEGARA	JUMLAH	NEGARA	JUMLAH	
Poland	10	Brazil	2	
United States	10	Bulgaria	2	
Czech Republic	9	Chile	2	
Hungary	8	Philippine	2	
India	8	Ecuador	1	
EC	7	Latvia	1	
China	5	Lithuania	1	
Jordan	4	Morocco	1	
Egypt	3	Slovak Republic	1	
Argentina	2	TOTAL	79	
Sumber : Europan Trade Practice

Dengan perkembangan pemanfaatan pengamanan perdagangan dan industri Indonesia selaku anggota organisasi perdagangan dunia tidak lepas dari tuntutan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh negara pegimpor untuk melindungi industri dan perdagangan domestiknya. Selama dari tahun 1996 sampai dengan bulan Desember 2004 Indonesia telah mendapatkan tuduhan dari negara-negara dunia sejumlah 119 kasus tuduhan. Sejumlah 119 kasus tuduhan tersebut terdiri dari 97 kasus tuduhan dumping, 10 kasus tuduhan subsidi, dan tindakan safeguards sebanyak 12 kasus. Dari 119 kasus tindakan pengamanan yang dituduhkan kepada pemerintah Indonesia, 43 kasus dibatalkan, 21 kasus dalam proses, 52 kasus sudah dikenakan, sementara untuk 3 kasus tidak ada kelanjutan. Produk Indonesia yang dituduh antara lain; hasil ekspor produk industri meliputi perikanan dan hasil hutan agro, hasil industri antara lain; produk baja, produk tekstil dan pakaian jadi, produk alas kaki, produk sepeda, produk mainan, plywood, produk semen, produk kaca, produk ikan tuna dalam kaleng. Dari data berikut disampaikan perkembangan tuduhan yang dilakukan negara-negara anggota WTO kepada Indonesia selama tahun 1996 sampai dengan tahun 2003, tergambar dalam tabel. 2 dan tabel. 3.      
Tabel.2
Kasus Tuduhan Pengamanan Perdagangan Terhadap Indonesia
1996 s/d 2003
No	Negara Penuduh	Jumlah	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21	UNI EROPA
AMERIKA SERIKAT
INDIA
MALAYSIA
ARGENTINA
THAILAND
KANADA
KOREA SELATAN
PHILIPINA
BRAZIL
KOLUMBIA
MEKSIKO
JAMAIKA
AUSTRALIA
AFRIKA SELATAN
CHINA
TRINIDAD & TOBAGO
PERU
MESIR
VENEZUELA
PAKISTAN	21
21
16
8
5
7
6
5
6
2
2
2
1
2
8
2
1
1
1
1
1	
	JUMLAH	119	
Sumber : Derektorat Pengamanan Perdagangan DEP.DAG 

Tabel.3
Status Penanganan Tuduhan

Dibatalkan	Dalam proses	Dikenakan 	Tidak ada kelanjutan	
43	21	52	3	
Sumber : Derektorat Pengamanan Perdagangan DEP.DAG

Salah satu tuduhan yang ditujukan kepada Indonesia adalah kasus Glass Mirror. Filiphina menuduh Indonesia berdasarkan fakta bahwa prosentase pasar impor Glass Mirror untuk 4 tahun terakrir adalah 30,4 % tahun 1997, 42,30 % tahun 1998,  42,68 % untuk tahun 1999 dan 36,48 % untuk tahun 2000. pangsa pasar produk Indonesia menempati urutan ke-2, setelah China dengan 36,59 % dari seluruh impor Glass Mirror di Filiphina. 
Filiphina juga pernah mengenakan safeguards selama 200 hari terhadap Indonesia dalam kasus produk semen. Walaupun pada akhirnya kasus tersebut dibatalkan, namun pengaruh tindakan tersebut berdampak cukup besar bagi industri semen dalam negeri. New Zealand juga pernah mengenakan tindakan terhadap produk plaster board Indonesia. Pengaruh tindakan ini berdampak pada sulitnya Indonesia memasuki pasar New Zealand.
Berdasar fenomena diatas, bahwa instrumen pengamanan safeguards telah dijadikan strategi negara-negara di dunia dalam memenangkan persaingan dan menghambat membanjirnya produk impor dari negara-negara pesaingnya. Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah ketidakmampuan menunjukkan data dimana produk tersebut beserta data dan informasi yang mendukung. Tantangan lain adalah proses pengajuan permohonan seperti pengisian kuesioner; kuesioner biasanya didesain untuk keperluan multinasioanal yang memerlukan kemampuan keuangan, dan komputerisasi. Ketika permohonan diajukan, pemohon biasanya kesulitan untuk melengkapi informasi yang diperlukan. Masalah lain yang juga muncul adalah ketergantungan yang besar atas produk impor sebagai bahan baku yang mengakibatkan semakin tingginya biaya produksi, sementara negara yang mengekspor bahan baku dan memproduksi barang dengan harga yang lebih rendah untuk dapat bersaing dengan produsen lokal.

F.	Kesimpulan
Berbagai tantangan teknis maupun non-teknis nampaknya masih harus dihadapi KPPI yang kenyataannya dibawah Departemen Perdagangan. Harapan kita semua adalah semoga KPPI manpu melindungi indusri di Indonesia yang secara simultan juga melindungi kepentingan publik yaitu kepentingan buruh dan industri kecil yang memiliki pasar domestik.  
Dari berbagi fenomena perekonomian global yang telah diuraikan diatas, kita bisa mengamati bahwa perlu adanya kerjasama seluruh komponen bangsa khususnya pihak-pihak yang secara langsung mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga pengaman perdagangan dan industri Indonesia, disamping itu juga kerjasama yang sinergis antara dunia usaha dan pemerintah perlu ditingkatkan agar dapat melakukan tindakan yang dapat menguntungan bagi kelangsungan industri dan perdagangan dalam negeri. Segala upaya dan kebijakan dilakukan pemerintah untuk melakuakan perlindungan terhadap produk-produk domestik Indonesia, hal itu perlu mendapatkan perhatian karena isu global dan liberalisasi perdagangan yang sedang melanda seantero dunia ini sangat mempengaruhi tatanan perekonomian Republik Indonesia tercinta ini. Berbagai aturan main yang telah diciptakan oleh GATT/WTO dan kesepatan dunia lainnya yang menyertai perjalanan globalisasi tidak bisa kita hindari, karena itu merupakan sebuah keniscayaan dan apabila Indonesia mengabaikannya, pasti Indonesia akan terlempar keluar dari arena perekonomian global (global society).

DAFTAR PUSTAKA

Arwin, Rizal. (2004) Tindakan Safeguards dalam Rangka Pengamanan Industri Dalam Negeri. Makalah pada Workshop Penggunaan Instrumen Pengamanan Perdagangan, Dumping, Subsidi, dan Safeguards. Kerjasama Dispperindagkop dan PM Surakarta dengan KPPI Departemen Perdagangan R.I. di Hotel Sahid Raya Surakarta 21 Desember.
Effendi, Slamet. (2004) Penggunaan Instrumen Pengamanan Perdagangan Anti-Dumping, Anti-Subsidi, dan Tindakan Safeguards. Makalah pada Workshop Penggunaan Instrumen Pengamanan Perdagangan, Dumping, Subsidi, dan Safeguards. Kerjasama Dispperindagkop dan PM Surakarta dengan KPPI Departemen Perdagangan R.I. di Hotel Sahid Raya Surakarta 21 Desember.
Kris Winarso. (2004) Penanganan Tuduhan Dumping, Subsidi, dan Safeguards dalam Rangka Pengamanan Ekspor Indonesia. Makalah pada Workshop Penggunaan Instrumen Pengamanan Perdagangan, Dumping, Subsidi, dan Safeguards. Kerjasama Dispperindagkop dan PM Surakarta dengan KPPI Departemen Perdagangan R.I. di Hotel Sahid Raya Surakarta 21 Desember.
		. (2004) Kontijensi Hambatan Perdagangan. Observer on Indonesia Trade. Orbitrade. NewLatter – Vol. 1
Sumantyo, Riwi.   (2003) Bias Perdagangan Internasional : Catatan Dari Sidang WTO di Cancun, Meksiko. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 3. No. 2. Surakarta  Nopember.
Sarjiyanto,SE.   (2006) Hadout Perkuliahan Tehnik Perdagangan Internasional. Diploma III Bisnis Internasional FE UNS
Widodo, Makmur. (2001) KTT Dunia Pembangunan Berkelanjutan 2002 Peluang dan Tantangan bagi Indonesia Baru. Paparan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, PTRI New York Dalam Rangka Sosialisasi Persiapan World Summit on Sustainable Development, Yogyakarta 8 September.